MANADO POST.ID – Presiden berdarah Minahasa dan kebanggaan masyarakat Minahasa, yakni Prabowo Subianto, saat ini diserang berbagai berita hoax, menyesatkan, fitnah, hingga ujaran kebencian.
Sejumlah narasi yang viral di media sosial dan berbagai platform digital sepanjang Mei 2026 ini, langsung diklarifikasi dengan fakta serta data yang tersedia.
Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah terkait sapi kurban Presiden Prabowo. Beredar tudingan bahwa sapi kurban pribadi Presiden dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta diberi tanda pilox bertuliskan “Prabowo”.
Faktanya, sapi yang disalurkan merupakan program Bantuan Kemasyarakatan Presiden Berupa Sapi yang telah dianggarkan dalam APBN sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, tidak ditemukan adanya penandaan pilox bertuliskan nama Presiden pada sapi-sapi bantuan tersebut.
Isu lain yang muncul adalah tudingan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Paris pada 28 Mei 2026 dilakukan secara mendadak tanpa perencanaan.
Namun, fakta menunjukkan bahwa rencana kunjungan tersebut telah diumumkan Menteri Luar Negeri pada 22 April 2026, lebih dari satu bulan sebelum pelaksanaan.
Terkait kabar biaya penginapan Presiden dan rombongan selama kunjungan ke Prancis yang disebut mencapai Rp5,8 miliar, klarifikasi menyebutkan bahwa angka tersebut hanya berdasarkan tarif publik hotel.
Dalam praktiknya, delegasi negara tidak membayar tarif publik tersebut dan tidak seluruh anggota rombongan menginap di hotel yang sama.
Narasi lain menyebut Presiden membatalkan kunjungan kerja ke Italia, Austria, dan Hungaria karena tidak ada pejabat negara yang bersedia menerima kunjungan tersebut.
Faktanya, tidak pernah ada agenda resmi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke tiga negara tersebut sepanjang tahun 2026.
Di bidang ekonomi, beredar kritik bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga mendekati Rp18.000 menunjukkan pemerintah tidak memahami langkah yang harus diambil.
Namun, data menunjukkan tren pelemahan rupiah terhadap dolar telah berlangsung selama dua dekade terakhir dengan kisaran 2 hingga 7 persen per tahun.
Pemerintah menyatakan Presiden Prabowo tengah berupaya memperbaiki kondisi tersebut melalui sejumlah kebijakan, antara lain pengaturan ekspor sumber daya alam melalui sistem satu pintu, penguatan pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE), serta peningkatan investasi dalam negeri melalui Danantara.
Sementara itu, terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), muncul tudingan bahwa pemerintah tidak mampu mengelola pasar modal.
Padahal, IHSG sempat mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa pada era pemerintahan Presiden Prabowo dengan menembus level 9.100, naik dari sekitar 7.700 saat awal masa jabatan.
Pemerintah menilai kenaikan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi karena masih dipengaruhi saham-saham spekulatif.
Oleh sebab itu, Presiden mendorong reformasi pasar modal yang sejalan dengan rekomendasi MSCI guna meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan investor.
Di sektor pendidikan, beredar informasi bahwa kebijakan pengenalan bahasa asing di sekolah dilakukan secara tergesa-gesa, termasuk tudingan bahwa pemerintah mewajibkan bahasa Inggris, Portugis, dan kini bahasa Prancis tanpa ketersediaan tenaga pengajar.
Penjelasan pemerintah menyebut kebijakan tersebut lebih menekankan pada pengenalan bahasa-bahasa internasional untuk memperluas wawasan dan minat belajar siswa terhadap sejarah serta budaya dunia.
Pemanfaatan teknologi pendidikan melalui Interactive Flat Panel (IFP) yang telah didistribusikan ke sekolah-sekolah juga disebut menjadi bagian dari solusi pembelajaran bahasa secara interaktif tanpa ketergantungan penuh pada kehadiran guru secara fisik.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di media sosial dan selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan kembali suatu informasi. Penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian dinilai dapat menimbulkan keresahan publik serta mengganggu kualitas ruang demokrasi dan diskursus publik di Indonesia. (*)
Editor : Tommy Waworundeng