MANADOPOSTID- Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan resmi meluncurkan Crash Program Diklat Pelaut (DP) IV Pembentukan bagi lulusan SMK Pelayaran yang belum berstatus approval (Non Approval) bersama Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, yang dilaksanakan di Hotel Rogers Manado, Rabu (1/7/2026).
Program ini menjadi solusi memperluas peluang kerja bagi lulusan SMK Pelayaran yang selama ini belum dapat memperoleh sertifikat kompetensi perwira akibat status sekolahnya belum mendapat approval.
Kick Off Crash Program DP-IV dirancang sebagai program transisi yang memungkinkan lulusan SMK Pelayaran Non Approval memperoleh pendidikan lanjutan hingga memenuhi persyaratan mendapatkan Certificate of Competence (CoC) ANT-IV atau ATT-IV tanpa mengurangi standar kompetensi nasional maupun internasional.
Kepala BPSDM Perhubungan, Suharto, menegaskan bahwa Crash Program DP-IV bukan merupakan kebijakan permanen. Pemerintah tetap memprioritaskan percepatan peningkatan status SMK Pelayaran Non Approval agar memperoleh approval.
“Jadi yang diutamakan tentunya adalah upaya mendorong agar semakin banyak SMK Pelayaran Non Approval berproses menuju Approval, sehingga ketika jumlah SMK Pelayaran yang berstatus Approval sudah semakin banyak Crash Program DP IV Pembentukan sebagai program transisi ini nantinya tidak lagi dibutuhkan,” ujar Suharto.
Menurutnya, penyelesaian persoalan SMK Pelayaran Non Approval membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Suharto menjelaskan, kebutuhan terhadap program ini masih cukup besar. Pemerintah memproyeksikan lulusan SMK Pelayaran mencapai 5.133 orang pada 2026 dan meningkat menjadi 9.269 orang pada 2030. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.567 lulusan pada 2026 hingga 4.635 lulusan pada 2030 diperkirakan dapat difasilitasi melalui Crash Program DP IV sebagai bagian dari kebijakan transisi pemerintah.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan keputusan Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas pada 5 November 2025 mengenai revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, baik percepatan status approval bagi SMK Pelayaran maupun penyelenggaraan Crash Program DP IV merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan solusi bagi lulusan sekolah pelayaran.
Kebutuhan pelaut terutama pada sektor pelayaran niaga internasional masih tinggi dengan tingkat pendapatan yang kompetitif.
Melalui Crash Program DP IV, lulusan SMK Pelayaran Non Approval memiliki kesempatan memperoleh sertifikat kompetensi yang menjadi syarat untuk berkarier sebagai perwira kapal niaga.
Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara ditunjuk sebagai pilot project nasional penyelenggaraan Crash Program DP IV. Ke depan, program serupa berpeluang dibuka di satuan pendidikan lain di bawah BPSDM Perhubungan apabila kebutuhan terus meningkat.
Direktur Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara mengatakan pihaknya siap menjalankan amanah tersebut dengan menyelenggarakan pendidikan sesuai standar kompetensi kepelautan nasional maupun internasional, didukung tenaga pengajar, laboratorium, serta simulator yang memadai.
Hingga pelaksanaan Kick Off, sebanyak 66 peserta telah mengikuti program tersebut, terdiri atas 11 peserta Angkatan I dan 55 peserta Angkatan II.
Sebanyak 58 peserta mengambil Program DP IV Pembentukan Nautika dan 8 peserta mengikuti Program DP IV Pembentukan Teknika.
Sebagai program percepatan, pendidikan dilaksanakan selama enam bulan yang berfokus pada praktik di laboratorium dan simulator, kemudian dilanjutkan dengan 12 bulan praktik berlayar (Prala) di kapal niaga.
Durasi pembelajaran menjadi lebih singkat karena pemerintah mengakui pembelajaran teori yang telah ditempuh peserta selama tiga tahun di SMK melalui mekanisme pengakuan pembelajaran lampau.
Peluncuran Crash Program DP IV turut dihadiri para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penguatan pendidikan vokasi maritim, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Noldy Z. Salindeho, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Bapak Tatang Mutaqin, Ph.D., Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung, Dr. Victor Vikki Subroto, M.M., M.Mar.E., Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dr. Dwi Setiawan Susanto, S.E., M.Si., Ak., Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Bapak Suharto, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Bapak Budi Rahardjo, S.Sos., M.Si., Direktur Perkapalan dan Kepelautan yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Kepelautan, Capt. Hasan Sadili, S.Si.T., Direktur Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Capt. Semuel Palembangan, M.T., M.Mar., Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara, Novseli, S.STP., M.A.P., Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan SMK, Bapak Join Entiman, S.S., serta para Kepala UPT dibawah BPSDM/Mewakili.
Crash Program DP IV merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap semakin banyak lulusan SMK Pelayaran Non Approval memperoleh akses terhadap pendidikan lanjutan, sertifikasi kompetensi, dan peluang kerja yang lebih luas di industri pelayaran nasional maupun internasional.
Editor : Priska Watung