MANADOPOST.ID– Julukan 'Bumi Nyiur Melambai' yang selama puluhan tahun identik dengan Sulawesi Utara kini mendapat tantangan baru.
Provinsi Sulawesi Tengah mulai menggaungkan diri sebagai daerah Nyiur Melambai setelah berhasil mengamankan investasi hilirisasi kelapa senilai Rp1,6 triliun untuk pembangunan industri pengolahan kelapa berkapasitas 400 ribu ton per tahun.
Keberhasilan itu menjadi alarm bagi Sulawesi Utara. Di tengah upaya mendorong hilirisasi kelapa sebagai salah satu produk unggulan daerah, realisasi investasi Sulut justru masih tertinggal dibandingkan sejumlah provinsi lain di Indonesia.
Dari data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi Sulawesi Utara sepanjang 2025 hanya menempati peringkat ke-28 dari 38 provinsi.
Sebaliknya, Sulawesi Tengah melesat ke posisi keempat nasional berkat derasnya arus investasi, terutama di sektor hilirisasi sumber daya alam.
Posisi tersebut menempatkan Sulawesi Utara di bawah sejumlah daerah di kawasan timur Indonesia, seperti Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Selatan.
Kondisi ini menjadi catatan penting mengingat investasi merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah.
Momentum itu juga menjadi pengingat bahwa Sulawesi Utara tidak cukup hanya dikenal sebagai daerah penghasil kelapa.
Nilai tambah harus diciptakan melalui hilirisasi agar identitas Bumi Nyiur Melambai tidak sekadar menjadi slogan, tetapi benar-benar tercermin dalam kekuatan industri dan investasi.
Hal tersebut sejalan dengan strategi Pemerintah Provinsi Sulut yang menjadikan hilirisasi sebagai salah satu fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut, Dr Elvira Katuuk dalam perbincangan sebelumnya di Manado Post mengatakan, Pemprov terus memperkuat strategi pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan sumber daya manusia, agribisnis, pariwisata, serta hilirisasi produk unggulan.
“Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025-2029, masih di penguatan sumber daya manusia, agrobisnis dan pariwisata yang didukung regulasi,” katanya saat FGD di Graha Pena Manado Post, belum lama ini.
Ia menjelaskan terdapat delapan prioritas pembangunan daerah, di antaranya pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM, pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, hingga peningkatan investasi daerah.
“Jadi ada beberapa yang terkait. Yaitu yang pertama adalah prioritas pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, perikanan dan UMKM,” ungkapnya.
“Kemudian prioritas untuk pengembangan pariwisata dan budaya berbasis kearifan lokal. Yang dibungkus dalam peningkatan ekonomi dan investasi daerah. Ini merupakan prioritas pembangunan kita,” tambahnya.
Menurut Katuuk, Sulawesi Utara memiliki empat produk unggulan daerah yang menjadi fokus pengembangan, yakni wisata alam, kelapa, padi, dan perikanan.
“Dan ini yang kita dorong untuk program hilirisasi. Kelapa kita sudah dibantu oleh BKPM dan Bappenas. Dengan roadmap hilirisasi produk unggulan kelapa Sulawesi Utara,” katanya.
“Maka bersama dengan Kementerian Pertanian, pak Menteri juga sudah sampaikan ke pak Gubernur, untuk mendukung hilirisasi produk unggulan kelapa di Sulawesi Utara. Sejalan juga dengan produk unggulan daerah lainnya terlebih perikanan dan kelautan,” tambahnya lagi.
Menurutnya, pengembangan hilirisasi akan diperkuat melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang diarahkan menjadi pusat industri pengolahan kelapa dan perikanan.
“Dan ini tidak terlepas dari pengembangan KEK industri di Bitung, yang fokus produk hilirisasi dari kelapa dan perikanan. Yang sudah ada 18 tenant di Bitung, berharap ini akan terus dikembangkan,” terangnya lagi.
Katuuk berharap transformasi ekonomi melalui hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Berharap di RPJMD 2025-2029, kita dapat mewujudkan dan betul-betul ada di hilirisasi. Sehingga transformasi ekonomi untuk penambahan nilai pertumbuhan ekonomi dapat kita capai,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan sehingga pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD, melainkan membutuhkan investasi swasta serta dukungan APBN.
Pandangan senada disampaikan Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sulut Reza Dotulung.
Menurutnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dipengaruhi melambatnya ekspor, investasi yang belum optimal, serta lemahnya aktivitas impor pada triwulan pertama tahun ini.
“Saya sepakat, ini lampu kuning dan catatan penting menjadi perhatian pemerintah dan pentahelix. Bagaimana di kuartal pertama kita mengalami pertumbuhan negatif secara q to q,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Tim Khusus Gubernur Sulut Ivanry Matu menegaskan salah satu langkah percepatan pembangunan adalah memaksimalkan akses terhadap program-program yang didanai APBN.
“Uangnya ada. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mengakses itu,” katanya.
“Kami dibentuk untuk percepatan, untuk membantu mempercepat akselerasi itu. Itu perintah pak Gubernur kepada kami. Bahwa kita buka atasan OPD atau memerintah dinas, tapi posisi kami adalah bagaimana mengakses dan mempercepat, supaya yang selama ini terkendala dimana, supaya membuka akses tersebut,” tegasnya.
“Kami sering berkoordinasi dengan pihak kementerian. Kebetulan pak Gubernur kita ini punya akses yang luar biasa di Kementerian. Ketika kami datang bertemu dengan pejabat terkait, itu pintu dibuka lebar-lebar,” tambahnya.
“Yang dananya begitu besar. Sudah dijelaskan bagaimana dananya kita (APBD) di potong, sekarang paling banyak di Kementerian. Dan duitnya ada. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mengakses itu,” tegasnya.
Keberhasilan Sulawesi Tengah menarik investasi hilirisasi kelapa hingga Rp1,6 triliun sekaligus mulai menggaungkan diri sebagai daerah Nyiur Melambai menjadi pengingat bagi Sulawesi Utara untuk bergerak lebih cepat.
Sebagai daerah yang selama ini dikenal sebagai ikon kelapa nasional, Sulut dituntut tidak hanya mempertahankan identitas tersebut, tetapi juga membuktikannya melalui investasi, hilirisasi, dan pertumbuhan industri yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. (*)
Editor : Gregorius Mokalu