MANADOPOST. ID– Di tengah munculnya berbagai hasil survei yang menunjukkan penurunan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pendukung pemerintah menilai capaian yang telah diraih selama masa awal pemerintahannya justru merupakan prestasi besar yang belum tentu terlihat dalam tingkat popularitas.
Mereka menilai Presiden Prabowo menunjukkan keberanian menghadapi berbagai kelompok berkepentingan yang selama bertahun-tahun dianggap memiliki pengaruh kuat terhadap perekonomian nasional. Langkah pemerintah dalam menindak dugaan praktik mafia di sektor minyak, beras, sawit, ekspor komoditas, serta tata kelola sumber daya alam dipandang sebagai upaya membenahi sistem ekonomi agar lebih berpihak kepada kepentingan negara dan masyarakat.
Di bidang penegakan hukum, pemerintahan Prabowo juga dinilai memberikan perhatian besar terhadap pemberantasan korupsi. Berbagai proses hukum terhadap kasus-kasus korupsi bernilai besar dipandang sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.
Pada sektor pangan, pemerintah mengklaim Indonesia berhasil meningkatkan produksi beras melalui penguatan ketahanan pangan nasional, perluasan lahan pertanian, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan pupuk, benih unggul, serta dukungan terhadap petani. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan memperkuat swasembada nasional.
Di sektor energi, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi, pengembangan energi baru terbarukan, hilirisasi industri, pembangunan kilang, serta penguatan ketahanan energi nasional agar ketergantungan terhadap impor bahan bakar dapat terus ditekan.
Pemerintah juga mempercepat program hilirisasi sumber daya alam agar komoditas Indonesia tidak lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan memperbesar penerimaan negara.
Selain itu, pembangunan infrastruktur, penguatan program makan bergizi, peningkatan investasi, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional menjadi bagian dari agenda yang terus dijalankan pemerintah.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai bahwa berbagai capaian tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kepuasan publik. Hal itu terlihat dari sejumlah hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat elektabilitas Presiden Prabowo.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat serta bagaimana program tersebut dikomunikasikan kepada publik.
Hal itu dibuktikan hasil survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan terjadinya perubahan signifikan pada peta elektabilitas tokoh nasional.
Dalam simulasi semi terbuka yang melibatkan 20 nama calon presiden, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempati posisi teratas dengan tingkat keterpilihan 35 persen, mengungguli Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh 14,5 persen.
Di bawah keduanya terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas 8,2 persen, disusul Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,9 persen, Ganjar Pranowo 4,2 persen, dan Mahfud MD 4 persen. Sementara nama-nama lainnya berada di bawah angka 3 persen, dengan responden yang belum menentukan pilihan mencapai 12,8 persen.
Survei yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 itu juga mencatat penurunan elektabilitas Prabowo dalam sembilan bulan terakhir. Pada survei November 2025, elektabilitas Prabowo masih berada di angka 34,9 persen, namun turun menjadi 14,5 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, elektabilitas Dedi Mulyadi meningkat dari 19,7 persen menjadi 35 persen pada periode yang sama.
Dalam simulasi yang hanya mempertemukan dua nama, yakni Prabowo Subianto dan Dedi Mulyadi, SMRC mencatat Dedi memperoleh dukungan 59 persen, sedangkan Prabowo meraih 28,3 persen. Sebanyak 12,7 persen responden menyatakan belum menentukan pilihan.
Lembaga survei tersebut menyebut tren elektabilitas Prabowo pada awal masa pemerintahannya berbeda dibandingkan dua presiden sebelumnya. Menurut hasil survei, elektabilitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada awal periode pertama relatif stabil, sementara Joko Widodo mengalami peningkatan.
Sebaliknya, elektabilitas Prabowo disebut menunjukkan tren penurunan.
SMRC menyimpulkan bahwa turunnya elektabilitas Prabowo sejalan dengan menurunnya evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah, termasuk persepsi terhadap kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum, serta program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Lembaga tersebut juga menyatakan penurunan elektabilitas Presiden berdampak pada melemahnya tingkat keterpilihan Partai Gerindra.
Responden terbanyak dari survei ini adalah warga Jawa Barat. Karena Jabar adalah provinsi dengan penduduk dan pemilih terbanyak di Indonesia.
Pemilih Jawa Barat mencapai sekitar 17,4 persen dari total pemilih nasional. Atau 35.714.901 pemilih dari total 204.807.222 pemilih nasional pada Pemilu 2024. Angka ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. (*)
Editor : Tommy Waworundeng