MANADOPOST.ID-Akademisi sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Maxi Egeten, S.I.P., M.Si., menegaskan bahwa langkah Kapolda Sulawesi Utara dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan GMIM merupakan bagian dari penegakan hukum, bukan bentuk intervensi terhadap urusan internal gereja.
Ia juga mengajak seluruh pihak menghentikan narasi yang menyudutkan institusi kepolisian di tengah dinamika yang berkembang dalam organisasi Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM).
Akademisi yang juga masih aktif sebagai Pengurus Pokja Pria/Kaum Bapa (PKB) Sinode GMIM itu menilai bahwa GMIM sebagai organisasi gereja yang besar dengan struktur yang rapi harus tetap berjalan sesuai koridor organisasi.
Menurutnya, Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) memegang kendali kebijakan organisasi yang harus berlandaskan pada Alkitab, Tata Gereja, dan teologi Calvinis. Namun, ia mengamati BPMS saat ini terkesan keluar dari kebijakan organisasi yang semestinya dan mengingatkan agar gereja tetap menjaga jarak dari politik praktis.
“BPMS harus membangun paradigma berpikir yang bertujuan membangun citra positif sebagai organisasi independen, bukan organisasi politik, serta menjalin hubungan baik dengan berbagai lembaga pemerintah, termasuk Polda Sulut,” tegas Dr. Maxi Egeten.
Ia juga menanggapi polemik dan opini publik yang belakangan menyudutkan institusi kepolisian. Menurutnya, langkah yang diambil Kapolda Sulut tidak patut dinarasikan sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan internal gereja.
Sebaliknya, ia menilai Kapolda telah berkontribusi dalam membawa pembaruan terhadap berbagai persoalan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum internal yang tidak bertanggung jawab.
“Kapolda bertindak dalam koridor penegakan hukum dengan berlandaskan prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah, bukan intervensi apalagi cawe-cawe dalam kebijakan organisasi GMIM,” ujarnya.
Dr. Maxi juga menyayangkan adanya upaya menjatuhkan Kapolda melalui narasi dan pendapat yang disampaikan kepada sejumlah organisasi partai politik maupun lembaga negara di Jakarta.
Menurutnya, langkah tersebut tidak baik dan menyimpang jauh dari nilai-nilai Alkitab sebagai pegangan utama organisasi gereja.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan mendoakan Kapolda Sulut sebagai kader GMIM dan aset daerah yang dinilainya berpotensi menempati posisi strategis di tingkat nasional. Ia juga menyarankan agar BPMS memusatkan perhatian pada agenda-agenda esensial gereja, terutama menyukseskan Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI).(gnr)
Editor : Grand Regar