MANADOPOST.ID– Potensi Sulawesi Utara sebagai gerbang ekonomi kawasan Pasifik belum sepenuhnya tercermin dalam capaian investasi daerah. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi investasi yang masuk ke Sulut sepanjang 2025 masih berada di kelompok bawah secara nasional, bahkan kalah bersaing dengan sejumlah provinsi lain di kawasan timur Indonesia.
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat, Sulawesi Utara hanya menempati peringkat ke-28 dari 38 provinsi dalam realisasi investasi nasional Tahun 2025.
Posisi tersebut menunjukkan Sulut masih tertinggal dari sejumlah daerah di kawasan timur Indonesia yang berhasil mencatatkan kinerja investasi lebih tinggi. Sulawesi Tengah berada di posisi keempat nasional, Maluku Utara peringkat keenam, Sulawesi Tenggara di urutan ke-16, serta Sulawesi Selatan di posisi ke-21.
Bahkan di kawasan Sulawesi dan sekitarnya, capaian Sulut hanya lebih baik dibanding Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku.
Sementara itu, lima besar provinsi dengan realisasi investasi tertinggi sepanjang 2025 ditempati Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Banten. Kuatnya investasi di daerah-daerah tersebut ditopang keberadaan kawasan industri, program hilirisasi sumber daya alam, infrastruktur yang memadai, serta besarnya pasar yang tersedia.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Utara. Sebab, peningkatan investasi tidak hanya ditentukan oleh promosi daerah, tetapi juga bergantung pada kesiapan berbagai faktor pendukung, mulai dari kawasan industri, kemudahan perizinan, kepastian hukum, ketersediaan lahan, kualitas infrastruktur, tenaga kerja, hingga daya tarik sektor unggulan yang menjanjikan keuntungan bagi investor.
Investasi sendiri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Masuknya modal baru dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas aktivitas industri, serta memperkuat penerimaan daerah.
Karena itu, peningkatan daya saing investasi menjadi tantangan yang harus terus dijawab Sulawesi Utara agar tidak semakin tertinggal dari provinsi lain yang lebih agresif menarik investor.
Pengamat ekonomi Dr Vecky Masinambow menilai pemerintah daerah saat ini memang berlomba-lomba mengoptimalkan potensi investasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
Menurutnya, Sulawesi Utara sebenarnya memiliki modal yang cukup kuat untuk bersaing. Salah satu keunggulan tersebut adalah keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang dan KEK Bitung yang selama ini diproyeksikan menjadi motor penggerak investasi daerah.
"Itu (KEK Bitung dan Likupang) kan sebetulnya yang menjadi andalan utama di samping zona-zona tertentu yang sudah disiapkan," nilai Masinambow.
Ia mengatakan, apabila Sulut ingin meningkatkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA), maka berbagai peluang yang dibuka pemerintah pusat harus mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, langkah Presiden yang aktif mempromosikan Indonesia kepada investor di berbagai negara merupakan momentum yang dapat ditindaklanjuti dengan menawarkan potensi-potensi investasi yang ada di daerah.
Apalagi, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai profil investasi yang dapat dipasarkan kepada calon investor.
"Mempromiskan Indonesia itu kan ada di daerah-daerah," kata Masinambow yang menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah.
Lebih lanjut, ia menilai investor tidak hanya melihat potensi ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur, kepastian usaha, serta arah pembangunan jangka menengah dan panjang.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat posisi Sulawesi Utara dalam persaingan investasi nasional.
"Serta juga komunikasi koordinasi dengan pemerintah daerah lain," kunci Masinambow kembali mengingatkan pentingnya koordinasi pusat daerah, juga koordinasi antar daerah provinsi.
Nilai tambah harus diciptakan melalui hilirisasi agar identitas Bumi Nyiur Melambai tidak sekadar menjadi slogan, tetapi benar-benar tercermin dalam kekuatan industri dan investasi.
Hal tersebut sejalan dengan strategi Pemerintah Provinsi Sulut yang menjadikan hilirisasi sebagai salah satu fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut, Dr Elvira Katuuk dalam perbincangan sebelumnya di Manado Post mengatakan, Pemprov terus memperkuat strategi pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan sumber daya manusia, agribisnis, pariwisata, serta hilirisasi produk unggulan.
“Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025-2029, masih di penguatan sumber daya manusia, agrobisnis dan pariwisata yang didukung regulasi,” katanya saat FGD di Graha Pena Manado Post, belum lama ini.
Ia menjelaskan terdapat delapan prioritas pembangunan daerah, di antaranya pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM, pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, hingga peningkatan investasi daerah.
“Jadi ada beberapa yang terkait. Yaitu yang pertama adalah prioritas pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, perikanan dan UMKM,” ungkapnya.
“Kemudian prioritas untuk pengembangan pariwisata dan budaya berbasis kearifan lokal. Yang dibungkus dalam peningkatan ekonomi dan investasi daerah. Ini merupakan prioritas pembangunan kita,” tambahnya.
Menurut Katuuk, Sulawesi Utara memiliki empat produk unggulan daerah yang menjadi fokus pengembangan, yakni wisata alam, kelapa, padi, dan perikanan.
“Dan ini yang kita dorong untuk program hilirisasi. Kelapa kita sudah dibantu oleh BKPM dan Bappenas. Dengan roadmap hilirisasi produk unggulan kelapa Sulawesi Utara,” katanya.
“Maka bersama dengan Kementerian Pertanian, pak Menteri juga sudah sampaikan ke pak Gubernur, untuk mendukung hilirisasi produk unggulan kelapa di Sulawesi Utara. Sejalan juga dengan produk unggulan daerah lainnya terlebih perikanan dan kelautan,” tambahnya lagi.
Menurutnya, pengembangan hilirisasi akan diperkuat melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang diarahkan menjadi pusat industri pengolahan kelapa dan perikanan.
“Dan ini tidak terlepas dari pengembangan KEK industri di Bitung, yang fokus produk hilirisasi dari kelapa dan perikanan. Yang sudah ada 18 tenant di Bitung, berharap ini akan terus dikembangkan,” terangnya lagi.
Katuuk berharap transformasi ekonomi melalui hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Berharap di RPJMD 2025-2029, kita dapat mewujudkan dan betul-betul ada di hilirisasi. Sehingga transformasi ekonomi untuk penambahan nilai pertumbuhan ekonomi dapat kita capai,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan sehingga pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD, melainkan membutuhkan investasi swasta serta dukungan APBN.
Pandangan senada disampaikan Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sulut Reza Dotulung.
Menurutnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dipengaruhi melambatnya ekspor, investasi yang belum optimal, serta lemahnya aktivitas impor pada triwulan pertama tahun ini.
“Saya sepakat, ini lampu kuning dan catatan penting menjadi perhatian pemerintah dan pentahelix. Bagaimana di kuartal pertama kita mengalami pertumbuhan negatif secara q to q,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Tim Khusus Gubernur Sulut Ivanry Matu menegaskan salah satu langkah percepatan pembangunan adalah memaksimalkan akses terhadap program-program yang didanai APBN.
“Uangnya ada. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mengakses itu,” katanya.
“Kami dibentuk untuk percepatan, untuk membantu mempercepat akselerasi itu. Itu perintah pak Gubernur kepada kami. Bahwa kita buka atasan OPD atau memerintah dinas, tapi posisi kami adalah bagaimana mengakses dan mempercepat, supaya yang selama ini terkendala dimana, supaya membuka akses tersebut,” tegasnya.
“Kami sering berkoordinasi dengan pihak kementerian. Kebetulan pak Gubernur kita ini punya akses yang luar biasa di Kementerian. Ketika kami datang bertemu dengan pejabat terkait, itu pintu dibuka lebar-lebar,” tambahnya.
“Yang dananya begitu besar. Sudah dijelaskan bagaimana dananya kita (APBD) di potong, sekarang paling banyak di Kementerian. Dan duitnya ada. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mengakses itu,” tegasnya.
Keberhasilan Sulawesi Tengah menarik investasi hilirisasi kelapa hingga Rp1,6 triliun sekaligus mulai menggaungkan diri sebagai daerah Nyiur Melambai menjadi pengingat bagi Sulawesi Utara untuk bergerak lebih cepat.
Sebagai daerah yang selama ini dikenal sebagai ikon kelapa nasional, Sulut dituntut tidak hanya mempertahankan identitas tersebut, tetapi juga membuktikannya melalui investasi, hilirisasi, dan pertumbuhan industri yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. (*)
Editor : Gregorius Mokalu