Catatan: Tommy Waworundeng
MANADOPOST.ID-Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Samudra Pasifik bukanlah pemisah, melainkan jalan raya atau jembatan yang menghubungkan perekonomian Indonesia dan Rusia.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, pada awal September 2026.
Konektivitas Geografis ini jadi poin utama dari isi Pidato Prabowo. Jarak antara Indonesia dan Rusia bukan halangan, melainkan peluang untuk mempererat kerja sama dengan wilayah Timur Jauh Rusia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).
Samudra Pasifik diibaratkan oleh Prabowo sebagai jalan raya yang menyatukan dua kekuatan ekonomi, bukan tembok pembatas.
Karena itu momentum kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok, harus segera dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperkuat posisi Sulut sebagai Pintu Gerbang Indonesia dari dan ke Kawasan Pasifik.
Kehadiran Presiden putra Minahasa di Vladivostok, Rusia, atas undangan Presiden Vladimir Putin, perlu kita baca bersama sebagai momentum strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Momentum tidak datang dua kali. Momentum Vladivostok ini merupakan masa depan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Pasifik. Yang akan membantu dan mempercepat tercapainya cita cita atau visi Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Maikangkay menuju Sulut Maju Sejahtera Berkelanjutan untuk Indonesia Emas.
Vladivostok sendiri merupakan kota pelabuhan utama Rusia di kawasan Timur Jauh dan berada di tepi Samudra Pasifik (di atas semenanjung Korea).
Kota ini juga memiliki posisi strategis sebagai salah satu titik penting jaringan transportasi Rusia menuju Siberia, Moskow dan selanjutnya ke kawasan Eropa.
Momentum ini seharusnya segera direspons oleh Pemprov Sulawesi Utara dengan melakukan lobi kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Presiden Prabowo, agar Sulawesi Utara ditegaskan sebagai pintu gerbang perdagangan Indonesia menuju negara-negara di kawasan Pasifik dan Asia Timur.
Sebab Sulawesi Utara memiliki keunggulan geografis karena berada di bagian utara Indonesia dan berhadapan langsung dengan kawasan Pasifik.
Karena itu, Pelabuhan Bitung harus didorong menjadi pelabuhan hub internasional Indonesia bagian timur, khususnya untuk melayani perdagangan dengan:
Rusia Timur Jauh;
Jepang;
Korea Selatan;
China;
Taiwan,
Philipina,
negara-negara Pasifik;
Australia dan Selandia Baru; dan
negara-negara kepulauan Pasifik.
Jangan sampai momentum ini justru dimanfaatkan oleh wilayah lain seperti Sulawesi Selatan atau Kalimantan Utara untuk mengambil posisi yang seharusnya dapat dikembangkan oleh Sulawesi Utara.
Salah satu gagasan yang perlu dibawa dalam lobi kepada Presiden adalah membuka dan mengembangkan konektivitas perdagangan langsung Bitung–Vladivostok.
Gagasannya bukan semata-mata memindahkan seluruh perdagangan Indonesia-Eropa dari jalur tradisional, tetapi menciptakan alternatif jalur logistik Indonesia–Rusia–Eurasia.
Dari Vladivostok, barang dapat terhubung dengan jaringan transportasi Rusia, termasuk jalur kereta api Trans-Siberia, menuju wilayah Rusia bagian barat dan jaringan perdagangan Eurasia.
Dengan demikian, Sulawesi Utara dapat memiliki posisi sebagai salah satu simpul logistik Indonesia di kawasan Pasifik.
Selama ini perdagangan Indonesia dengan berbagai negara banyak bergantung pada hub pelabuhan besar di luar Indonesia seperti di Singapore.
Apalagi dengan adanya temuan praktik merugikan seperti under invoicing (pelaporan harga lebih rendah), transfer pricing (manipulasi harga transfer), dan pelarian devisa.
Presiden Prabowo bikin kebijakan ekspor satu pintu. Yang mewajibkan seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui satu badan perantara resmi milik negara, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Karena itu, Bitung perlu dikembangkan agar sebagian arus transshipment, ekspor-impor, pergudangan, cold storage, pengolahan dan distribusi dapat dilakukan dari Sulawesi Utara.
Visinya, barang dari Indonesia Timur tidak harus selalu bergerak ke Barat terlebih dahulu untuk kemudian menuju pasar Pasifik.
Sebaliknya, sebagian komoditas dapat bergerak langsung dari Bitung menuju pasar-pasar Pasifik dan Asia Timur.
Pengembangan pelabuhan tidak boleh berdiri sendiri.
Bandara Sam Ratulangi Manado harus dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem konektivitas internasional Sulawesi Utara.
Yang perlu didorong kepada pemerintah pusat antara lain:
peningkatan kapasitas terminal;
perluasan fasilitas kargo udara;
peningkatan konektivitas penerbangan internasional;
pembukaan rute-rute baru menuju Asia Timur dan Pasifik;
fasilitas logistik dan cold chain;
integrasi bandara dengan Pelabuhan Bitung.
Dengan demikian terbentuk konsep sea-air connectivity: Bitung sebagai pintu perdagangan laut dan Sam Ratulangi sebagai pintu perdagangan serta mobilitas udara.
Yang lebih penting, Sulawesi Utara jangan hanya menjadi tempat kapal singgah.
Harus dibangun kawasan industri dan pusat distribusi di sekitar Bitung. KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Bitung harus dimaksimalkan.
Sehingga komoditas tidak hanya dikirim dalam bentuk bahan mentah.
Produk seperti:
perikanan;
kelapa dan turunannya;
rempah-rempah;
pertanian;
produk makanan;
industri pengolahan;
dapat diproses dan diberi nilai tambah sebelum diekspor.
Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya berasal dari jasa pelabuhan, tetapi juga menciptakan investasi, industri, lapangan kerja dan peningkatan PAD.
Karana itu momentum Presiden Prabowo di Vladivostok harus segera dimanfaatkan oleh Pemprov Sulut. Sebab kunjungan Presiden ke Vladivostok menjadi momentum untuk mengusulkan kerja sama konkret Indonesia–Rusia Timur Jauh.
Pemprov Sulut dapat menyiapkan policy brief kepada Presiden yang berisi:
“Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Pasifik dan Hub Perdagangan Indonesia–Rusia Timur Jauh.”
Usulan tersebut dapat mencakup:
pengembangan Pelabuhan Bitung sebagai hub internasional;
penjajakan konektivitas perdagangan Bitung–Vladivostok;
peningkatan kapasitas Bandara Sam Ratulangi;
pembangunan kawasan logistik dan industri;
pengembangan cold storage dan industri perikanan;
promosi investasi Rusia di Sulawesi Utara;
pembukaan konektivitas perdagangan dengan negara-negara Pasifik; dan
pembentukan kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan pelabuhan.
Vladivostok memang dapat menjadi titik masuk ke jaringan transportasi Rusia dan Eurasia. Namun, tidak otomatis berarti seluruh ekspor Indonesia ke Eropa akan lebih murah atau lebih cepat dibanding jalur melalui hub Asia dan Terusan Suez.
Tapi soal waktu, jalur lama via Singapore, Samudara Hindia, Terusan Suez, Laut Mediterania, Samudera Atlantik, Laut Baltik, dan sampai ke Roterdam, membutuhkan waktu 35 sampai 40 hari. Sedangkan ke Vladivostok (Rusia) via Bitung dan Samudera Pasifik hanya membutuhkan waktu sekitar 17 hingga 25 hari. Ditambab kereta trans Siberia Vladivostok ke Eropa 6-7 hari.
Karena itu, yang paling kuat untuk dilobi adalah:
Indonesia perlu memiliki alternatif jalur logistik Pasifik–Eurasia, dan Sulawesi Utara dengan Pelabuhan Bitung memiliki posisi geografis yang sangat strategis untuk mengambil peran tersebut.
Ini lebih kuat secara kebijakan daripada langsung mengklaim bahwa jalur Bitung–Vladivostok pasti lebih murah daripada jalur Singapura–Suez.
Kalimat kunci untuk Pemprov Sulut
“Jangan biarkan momentum Vladivostok berlalu tanpa membawa kepentingan Sulawesi Utara.
Jika Rusia membuka peluang konektivitas perdagangan dari kawasan Pasifik menuju Indonesia dan Eurasia, maka Bitung harus berada di dalam peta tersebut.”
Dan visi besarnya:
“Dari Bitung ke Pasifik, dari Vladivostok ke Eurasia.”
Target akhirnya: menjadikan Sulawesi Utara bukan sekadar provinsi paling utara Indonesia, tetapi salah satu pusat perdagangan, logistik dan investasi Indonesia di kawasan Pasifik. (*)
Editor : Tommy Waworundeng