MANADOPOST.ID- Perubahan pola pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian penting dalam revisi Tata Gereja GMIM yang akan dibahas dalam Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) pada 24-26 September 2026. Perubahan tersebut turut memunculkan perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya keberlangsungan sekolah-sekolah GMIM yang selama ini tersebar di berbagai wilayah pelayanan.
Dalam rancangan perubahan, pola sentralisasi wilayah yang sebelumnya dikenal sebesar 5 persen mengalami perubahan dan diarahkan ke skema Gerakan 1 Triliun (G1T). Pergeseran tersebut dinilai dapat menjadi momentum bagi GMIM untuk mengevaluasi kembali bagaimana sumber daya gereja dimanfaatkan, termasuk untuk memperkuat sektor pendidikan.
Pemerhati pendidikan GMIM, Pnt Billy Lombok SH MAP, menilai pendidikan perlu mendapat perhatian yang lebih kuat dalam arah kebijakan gereja ke depan. Tokoh muda GMIM yang juga merupakan anggota DPRD Sulawesi Utara itu melihat sekolah sebagai bagian strategis dari masa depan gereja.
“Saya sangat bangga melihat GMIM begitu concern dengan pendidikan. Sekolah-sekolah milik GMIM menjangkau sampai pelosok wilayah GMIM. Ini menjadi salah satu kebanggaan sebagai warga GMIM,” kata Lombok.
GMIM saat ini memiliki jaringan pelayanan yang luas dengan 1.078 jemaat dan 149 wilayah pelayanan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Utara serta sejumlah wilayah lainnya. Jangkauan tersebut juga membuat keberadaan sekolah GMIM memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk di kawasan yang jauh dari pusat perkotaan.
Menurut Lombok, keberadaan sekolah tidak semata-mata berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Lembaga pendidikan juga menjadi ruang strategis untuk membentuk karakter generasi muda dan menanamkan nilai-nilai yang menjadi bagian dari kehidupan gereja.
Karena itu, ia menilai pembahasan mengenai revisi Tata Gereja GMIM perlu melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang.
“Sekarang saatnya kita lebih memberi perhatian pada pendidikan. Karena masa depan GMIM berada di sekolah-sekolah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan sekolah sebagai salah satu titik penting dalam keberlanjutan pelayanan GMIM. Anak-anak yang saat ini berada di bangku sekolah nantinya akan menjadi bagian dari generasi yang meneruskan kehidupan gereja sekaligus berkontribusi di tengah masyarakat.
Dorongan memperkuat pendidikan juga tidak terlepas dari kondisi sekolah GMIM di berbagai daerah. Pendidikan yang berada dalam lingkungan GMIM mencakup jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Namun, pengelolaan pendidikan dasar selama ini dinilai masih banyak bertumpu pada masing-masing Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ).
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan evaluasi agar pengembangan pendidikan dapat dilakukan secara lebih terarah dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Yayasan Pendidikan GMIM Ds AZR Wenas juga dinilai memiliki ruang untuk memperkuat peran dalam pengembangan pendidikan dasar. Selama ini, perhatian terhadap pendidikan tinggi dinilai lebih menonjol, sementara kebutuhan sekolah dasar dan menengah masih membutuhkan dukungan lebih besar.
Padahal, sekolah GMIM berada hingga pelosok wilayah pelayanan dan menjadi pilihan pendidikan bagi sejumlah keluarga warga gereja. Tantangan yang dihadapi setiap sekolah pun tidak sama. Sekolah yang berada di wilayah pedesaan, misalnya, dapat menghadapi persoalan berbeda dibandingkan sekolah yang berada di pusat kota.
Lombok menilai dukungan anggaran yang lebih kuat dapat membuka ruang untuk memperbaiki berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari kualitas tenaga pengajar hingga fasilitas penunjang pendidikan.
Ia menekankan peningkatan mutu sekolah tidak cukup hanya dengan membangun sarana fisik. Kualitas guru juga harus menjadi perhatian karena tenaga pendidik merupakan bagian utama dari proses pembelajaran.
“Di samping kita memberi pelayanan rohani sejak di masa sekolah, kita juga menjaga masa depan gereja. Pelayanan dan pendidikan berjalan beriringan,” katanya.
Menurut Lombok, pendidikan dan pelayanan gereja memiliki hubungan yang erat. Pendidikan berfungsi membangun kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, sementara pelayanan rohani dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter serta kehidupan spiritual peserta didik.
Pandangan tersebut juga memiliki konteks historis dalam perkembangan kekristenan di tanah Minahasa. Pekabaran Injil yang dilakukan para misionaris seperti Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwarz berkembang bersamaan dengan upaya membangun pendidikan bagi masyarakat.
Karena itu, menurut Lombok, penguatan pendidikan GMIM seharusnya tidak dilihat sebagai agenda yang berdiri sendiri. Pendidikan dapat menjadi bagian dari strategi gereja dalam mempersiapkan generasi penerus.
“Pendidikan menjadi sarana membangun kualitas sumber daya manusia, sementara pelayanan rohani dapat menjadi bagian dari proses pembentukan karakter dan kehidupan spiritual peserta didik,” jelasnya.
Ia juga menilai sekolah GMIM perlu memiliki kemampuan yang semakin kuat untuk bersaing dengan lembaga pendidikan swasta lainnya. Persaingan tersebut bukan hanya menyangkut fasilitas, tetapi juga kualitas pengelolaan, tenaga pendidik, metode pembelajaran dan pelayanan kepada peserta didik.
Dalam konteks perubahan skema pengelolaan keuangan gereja melalui G1T, Lombok melihat adanya kesempatan untuk kembali membicarakan prioritas pembangunan pendidikan. Menurutnya, kebijakan mengenai sumber daya gereja harus memiliki dampak yang dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Jika pendidikan mendapatkan dukungan yang lebih kuat, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sekolah dan peserta didik, tetapi juga berpotensi memperkuat fondasi pelayanan GMIM pada masa mendatang,” ujarnya.
Bagi Lombok, perhatian terhadap pendidikan pada akhirnya bukan sekadar persoalan berapa besar anggaran yang dialokasikan. Yang lebih penting adalah bagaimana dukungan tersebut mampu menghasilkan SDM berkualitas, meningkatkan mutu sekolah dan mempersiapkan generasi yang memiliki karakter serta kedekatan dengan nilai-nilai pelayanan.
“Ada kepentingan yang lebih besar, yakni memastikan masa depan GMIM tetap memiliki generasi yang berkualitas, berkarakter, serta punya kedekatan dengan nilai-nilai pelayanan,” tandasnya.
Dorongan juga disampaikan Anggota Sidang Majelis Sinode dari GMIM Imanuel Kamangta, Wilayah Kembes dari Unsur Penatua, Pnt Tommy Waworundeng. Dalam sosialisasi draf tata gereja yang berlangsung akhir pekan lalu, dirinya menyuarakan bahwa sebaiknya 5 persen sentralisasi bukan untuk Gerakan 1 Triliun tapi ke pendidikan.
"Seban pendidikan dan penginjilan harus sejalan. 5 persen untuk bikin Yayasan Wenas lebih bagus, supaya diurus sampai pendidikan dasar. Guru honorer yang hanya digaji rendah, bagaimana murid bagus kalau guru tidak berkulitas," katanya.
"Buat apa ada dana tapi manusia dan SDM tidak bisa bersaing. Agar kedepan GMIM bisa mendapat generasi produktif. Maka harus staf pengajar yang berkualitas, harus ada anggaran untuk menggaji, agar dapat sarjana berkualitas untuk jadi guru di lingkungan Pendidikan GMIM," tambahnya.
Pnt Tommy menegaskan nomor 1 SDM GMIM harus dibenahi. "Ini sejalan dengan harapan Riedel dan Schwarz. Terlebih di momentum jelang 100 tahun GMIM. Mau di bawah kemana GMIM, maka harus dibenahi dari pendidikan. Menyiapkan staf pengajar yang mempuni. Dengan adanya biaya dari sentralisasi untuk pendidikan ini," tegasnya lagi juga dapat membenahi fasilitas di sekolah-sekolah GMIM.(*)
Editor : Reza Abdilah