MANADOPOST.ID— Fenomena iklim Super El Niño diproyeksikan bakal memicu krisis pangan global yang berdampak signifikan terhadap Indonesia sepanjang periode 2026 hingga 2027.
Ancaman ini mengemuka dalam Diskusi Pangan DPP PDI Perjuangan yang menghadirkan Kepala Biotech Center IPB University sekaligus Ketua Umum AB2TI, Dwi Andreas Santosa, Selasa (15/9).
Ancaman ini dipicu oleh lonjakan indeks Oceanic Niño Index (ONI) yang mengindikasikan El Niño berada pada fase sangat kuat dan diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Pergeseran iklim ini berpotensi memicu kekeringan ekstrem, memangkas produksi pertanian, serta memicu lonjakan harga komoditas utama dunia.
Diskusi tersebut memproyeksikan akan terjadi dampak dan krisis pangan global.
Yakni penurunan produksi beras. Di mana produksi beras dunia diproyeksikan merosot dari 545,9 juta metrik ton (2025/2026) menjadi 533,9 juta metrik ton pada periode 2026/2027.
Kebijakan pembatasan ekspor dari negara produsen utama seperti India memperparah disrupsi pasokan internasional.
Kejudian akan terjadi juga lonjakan harga komoditas. Harga beras melambung hingga 30–45%, gandum naik 23%, dan jagung melonjak 20–35%.
Komoditas non-serealia seperti gula, minyak sawit, dan cokelat turut mengalami penyusutan produksi dan kenaikan harga pasar.
Meski stok Bulog tercatat cukup tinggi, harga beras medium nasional terus merangkak naik hingga menembus angka Rp16.458 per kilogram pada September 2026.
Akan terjadi juga pergeseran musim tanam: Awal musim hujan diprediksi mundur hingga November atau Desember dengan curah hujan di bawah normal.
Kondisi ini memaksa jadwal Musim Tanam I bergeser dan berisiko menekan angka produksi padi secara drastis pada 2027.
Untuk menghadapi ancaman krisis yang berpotensi memicu gejolak sosial-ekonomi, pemerintah didesak untuk segera menerapkan tujuh prinsip utama dalam tata kelola pangan nasional:
Pertama, penguatan kebijakan berbasis data: Memperbaiki validitas data dasar produksi pangan nasional serta akurasi prakiraan pasar.
Kedua, kehati-hatian respon pasar: Pemerintah perlu bertindak tepat dan terukur dalam merespons sinyal dinamika harga tanpa memicu kepanikan pasar.
Ketiga, Investasi Infrastruktur: Meningkatkan elastisitas pasokan melalui pembenahan infrastruktur perdesaan, efisiensi rantai pasok, serta penguatan pasar input-output.
Keempat, manajemen risiko efektif: Memperkuat mitigasi bencana iklim lewat diseminasi data cuaca terpadu serta pengembangan teknologi pertanian tahan kekeringan.
Poin kelima dalam diakusi itu juga, DPP PDIP mengusulkan diberlakukannya independensi Manajemen Stok. Artinya, membenarkan tata kelola Bulog agar bebas dari intervensi, presisi dalam perhitungan kapasitas simpan, serta memiliki manajemen keuangan yang transparan.
Selain itu, Kemitraan Publik dan Swasta. Di mana, saat ini harus berani mengurangi ketegangan regulasi dan memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha swasta yang menguasai porsi besar rantai distribusi pangan.
Terakhir, penyesuaian kebijakan HET. Di mana mempertimbangkan penyesuaian atau pembebasan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras premium guna menjaga ketersediaan pasokan di ritel modern.
Langkah cepat dan koreksi kebijakan tata kelola pangan secara menyeluruh menjadi kunci mutlak agar Indonesia mampu bertahan di tengah ketidakpastian iklim dan ketahanan pangan global hingga 2027. (*)
Editor : Tommy Waworundeng