Frenkie SonMANADOPOST.JAWAPOS.COM – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung Frenkie Son SH MM MH mengaku, dua alat bukti yang dimiliki pihaknya sah. Hal itu diungkapkan Kajari usai menghadapi sidang perdana Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bitung dengan pemohon kuasa hukum tersangka AGT, Rabu (24/3). “Pada prinsipnya kami tetap pada apa yang kami laksanakan, dari penyelidikan, penyidikan umum sampai penyidikan khusus, berupa penetapan tersangka. Kami sudah memiliki dua alat bukti minimal untuk menetapkan seseorang dalam tersangka kasus korupsi,” ujarnya kepada wartawan. Dia juga mengaku, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, pihaknya mempertimbangkan berbagai aspek dengan alat bukti yang dimiliki. “Tidak boleh gegabah, karena kami menggunakan hati nurani dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami,” katanya. Terkait dua alat bukti yang disangsikan kuasa hukum tersangka, Kajari mengatakan, pihaknya tidak gegabah. “Alat bukti pertama, kami sudah memiliki saksi lebih dari satu. Kedua, keterangan tersangka ketika dia mengatakan betul melaksanakan pembelian barang-barang itu. Ketiga, kita punya dokumen-dokumen surat yang menceritakan ini diadakan oleh CV ini, tetapi direktur yang kami periksa mengatakan, pak saya tidak pernah membeli itu. Semua dibeli oleh tersangka AT sendiri,” jelasnya. Kajari juga menjelaskan soal pihaknya tidak harus mengikuti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “APIP ada dalam peraturan pemerintah. Sedangkan undang-undang korupsi itu undang-undang. Jadi hierarki perundang-undang di Indonesia jelas. Ada Undang-undang 1945, berikutnya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, baru turun ke bawah peraturan pemerintah dan sebagainya. Jadi pertama, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atas. Kedua, poin-poin dalam gugatan mereka sudah terang-benerang terlihat, apa sih masalah itu yang harus lewat APIP,” paparnya. Kajari menjelaskan, undang-undang yang mereka gunakan adalah pasal 12 huruf i. “Selain itu, karena menurut kami, ketika dia (tersangka) membeli sendiri berarti ada sesuatu yang ingin dia dapati. Ngapain seorang kepala dinas cape-cape beli barang sendiri, TV, kulkas, laptop, padahal ada anak buahnya. Sama dengan Kajari, saya yang pergi beli TV sendiri, kulkas sendiri. Dari kegiatan membeli sendiri itulah ada yang dia peroleh dari situ,” katanya. Selain kasus pengadaan yang dilakukan langsung tersangka, Kajari juga mengatakan, ada juga uang negara yang diberikan kepada orang lain. “Jadi bukan hanya membeli barang, tapi ada uang negara yang diberikan ke orang lain. Baik pejabat, ajudan, dan sebagainya,” terangnya. Terkait hanya AGT yang ditetapkan tersangka, Kajari memberi penjelasan, karena hanya dia yang melakukan perbuatan melawan hukum. “Kalau kami, siapa yang melakukan perbuatan itu, dia yang harus bertanggung jawab,” katanya. (can) Editor : Chanly Mumu (UKW: 17401)