Pengangkatan 45 Staf Khusus Bebankan APBD Bitung, Begini Kata Pengamat
Don Papuling • Dipublikasikan Minggu, 20 Juni 2021 | 22:07 WIB
Pelantikan staf khusus di Bitung beberapa waktu laluMANADOPOST.ID - Pengangkatan 45 staf khusus wali kota di Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menimbulkan gejolak ditegah masyarakat. Sebab pengangkatan 45 staf khusus itu dinilai membebankan APBD Bitung, karena biaya pembayaran gaji 45 staf khusus yang membengkak bisa digunakan untuk merealisasikan program yang pro terhadap masyarakat Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut dr Sunny Rumawung saat diwawancarai Manado Post menilai, 45 staf khusus di Pemkot Bitung adalah yang terbanyak di Sulut, bahkan mungkin di kabupaten/kota di Indonesia. "Staf khusus di Pemprov Sulut saja hanya 40. Kota Manado hanya 10. Jadi, jumlah staf khusus ini menurut kami akan membebani APBD Kota Bitung, yang saat ini anggarannya banyak tergerus untuk menangani pandemi Covid-19," ujar dia. Dalam kesempatan itu ia mengatakan dari amatannya, bidang-bidang tersebut dapat lebih disederhanakan, sehingga jumlah staaf khusus tidak lebih dari 10 orang saja. "Dibandingkan dengan Kota Manado yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak, tapi hanya mempunyai jumlah staf khusus jauh lebih sedikit. Apalagi dalam unit pemerintahan itu sendiri, sudah ada strukur yang baku seperti kepala dinas, badan, bagian dan lainnya, sehingga seharusnya mereka saja yang dioptimalisasi dalam bekerja. Agar visi misi MM-HH bisa terlaksana dengan baik dalam kurun waktu 3 tahun kedepan," tambahnya. Ia pun menyayangkan, anggaran yang terbatas saat ini, bisa tergerus untuk gaji staf khusus. "Jadi alangkah lebih baik jika anggaran yang ada lebih dialokasikan untuk menangani pandemi dan membantu masyarakat, banyak yang saat ini msh serba kesulitan karena pandemi Covid-19," beber dia Sun pun dalam kesempatan itu berharap, staf khusus di Bitung tidak menjadi seperti tim TGUPP DKI Jakarta yang mana, staf khusus lebih berkuasa dibandingkan kadis. Sebelumnya Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri mengatakan staf khusus tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat, yang tentunya akan sangat membantu Pemkot Bitung. "Pemerintahan sekarang ini haruslah selalu dikawal, maka perlu adanya keterbukaan bagi masyarakat," ujar Mantiri. Sebab tambahnya, kehadiran staf khusus ini diharapkan dapat membantu memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas masing-masing Informasi yang didapat Manado Post, mengacu dari gaji staf khusus periode kepemimpinan sebelumnya, sebesar Rp5 juta per bulan. Artinya, jika gaji 45 staf khusus saat ini sama dengan yang lalu, ada Rp225 juta per bulan. Kepala BPKAD Bitung Albert Sarese, ketika dikonfirmasi mengatakan tidak tahu berapa gaji staf ahli. "Saya belum pegang SK. Coba tanyakan ke bagian hukum," singkatnya. Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Bitung Meiva Woran, enggan membeber berapa gaji staf ahli. "Maaf, tidak etis jika dibeber ke publik," kuncinya.(tr-01) Editor : Don Papuling