Sunny RumawungMANADOPOST.ID – Proses pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Bitung di atas lahan yang belum dibayar Pemkot Bitung, menuai reaksi dari berbagai kalangan. Pasalnya, hingga kini terinformasi jika Dinas Kesehatan (Dinkes) Bitung belum mengetahui nilai jual objek pajak (NJOP) dari lahan yang belum jelas pembayarannya itu. (Baca Juga: Begini Syarat Isolasi Apung di KM Tatamailau) (Baca Juga: Inspektorat Bitung Desak Dinkes Segera Tetapkan Harga Pembebasan Lahan RS Pratama) Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut dr Sunny Rumawung menilai, pembangunan RS di lahan yang belum jelas itu adalah tindakan ceroboh, sehingga berpotensi masalah di kemudian hari, apalagi NJOP saja tidak diketahui oleh Dinkes Bitung. “Kami curiga ini adalah permainan tingkat tinggi. Logikanya sudah ada lahan milik Pemkot Bitung di Pinokalan, tapi malah membeli lahan di Kolombo dengan anggaran dari APBD-Perubahan. Lebih tidak masuk akal lagi, Dinkes saja tidak mengetahui NJOP dari lahan yang hendak dibeli. Padahal pekerjaannya sudah dimulai,” ujar Rumawung, Kamis (26/8). Apalagi menurut Rumawung, proses pengerjaan pembangunan hanya didasari pada surat pernyataan dari pemilik lahan. “Dari isi surat pernyataan itu juga, dari kajian kami sangat lemah, yang berpotensi bisa merugikan uang rakyat. Karena, dalam poin surat itu, tidak disebutkan nominal. Intinya, lahan dipakai dulu, nanti kompensasinya secara ganti rugi,” tambahnya. Harusnya, karena yang membebaskan lahan adalah pemerintah, adminstrasinya harus lengkap dan jelas. Dia pun menyimpulkan terjadi mal administrasi dalam proses pengadaan lahan ini. “Harusnya sudah ada surat notaris, minimal memfungsikan camat sebagai PPAT pemerintah yang sah. Bukti-bukti kepemilikan seperti sertifikat dan dokumen pendukung lainnya,” pungkasnya. Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinkes Bitung, Christian Kuhmeyer, saat bersua dengan Manado Post, mengakui jika belum mengetahui NJOP atas lahan tersebut. “Hingga saat ini kami masih mencari tahu berapa NJOP lahan itu,” katanya. Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Bitung Meiva Woran saat dikonfirmasi perihal surat pernyataan tersebut, mengatakan jika surat itu bukan produknya Pemkot Bitung. “Itu surat pernyataan pemilik tanah berarti bukan produk Pemkot. Surat itu digunakan untuk tahapan formal pembangunan,” jelas Woran. (tr-01/can) Editor : Chanly Mumu (UKW: 17401)