Pemkot Bitung Seriusi Kelangkaan LPG dan Solar, Ini yang Dilakukan

Chanly Mumu (UKW: 17401) • Dipublikasikan Minggu, 12 September 2021 | 19:14 WIB
Sem Muhaling
Sem Muhaling
MANADOPOST.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung menyeriusi kelangkaan LPG 3 kg dan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Pasalnya belakangan ini didapati terbatasnya LPG 3 kg yang beredar di masyarakat serta peningkatan antrean kendaraan pengguna solar di sejumlah SPBU di Kota Bitung. Dua hal ini kemudian ditindaklanjuti pemerintahan Maurits Mantiri dan Hengky Honandar (MM-HH) dengan melakukan rapat monitoring di Tribun Lapangan Kantor Wali Kota Bitung, Jumat (10/9). Adapun tujuan dari rapat tersebut, menurut Kepala Dinas Kominfo Bitung Franky Sondakh, melalui Kabid Layanan Informasi Humas dan Persandian Drs Sem Muhaling, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab serta merumuskan alternatif kebijakan Pemkot Bitung untuk mengatasi permasalahan tersebut. "Agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta dampak sosial ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang," ujar Muhaling, Minggu (12/9). Lanjutnya, Wali Kota Bitung saat memimpin langsung diskusi tersebut. "Dari hasil diskusi yang dilaksanakan tersebut, seperti  kelangkaan LPG ada beberapa poin seperti, ketentuan pengguna LPG 3 kg hanya untuk rumah tangga dan usaha mikro. Melakukan analisis mekanisme distribusi dan pola konsumsi LPG 3 kg di masing-masing wilayah agen dan pangkalan, agar pangkalan tidak terdorong untuk menjual ke pihak lain. Melaksanakan pendataan jumlah riil rumah tangga pengguna di setiap RT sebagai data kebutuhan. Penerapan penggunaan LPG Bright, tabung ukuran 5,5 kg, bagi para PNS," jelas Muhaling. Sedangkan untuk BBM solar, lanjutnya seperti, kajian kembali tingkat kebutuhan/permintaan dan suplai agar tidak ada selisih, sebagai antisipasi pertambahan jumlah kendaraan. "Penerapan SOP penyaluran, terutama ketepatan waktu pengiriman dari Depot Pertamina ke setiap SPBU. Untuk mencegah penimbunan BBM solar perlu mengembangkan sistem host to  host mesin pencatat transaksi antar SPBU terkait data ID kendaraan yang melakukan pengisian, agar tidak ada peluang kendaraan yang melakukan pengisian di dua SPBU atau lebih dalam satu hari. Untuk mengurai antrean, pihak SPBU harus memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas sebagai dasar rekomendasi pengaturan antrean/parkir," ulas Muhaling. Diadakannya diskusi tersebut, menurutnya, merupakan keseriusan pemerintahan MM-HH dalam melihat polemik dan penyelesaiannya bagi Kota Bitung. Rapat tersebut, dihadiri Sekkot Bitung Dr Audy Pangemanan serta jajaran terkait dan unsur Forkopimda serta pihak Pertamina, agen LPG dan solar. (tr-01/can) Editor : Chanly Mumu (UKW: 17401)
Sem Muhaling Kota Bitung Pemkot Bitung