Kepala Pangkalan Penjaga Lautan dan Pantai (KPLP) Kelas II Bitung Sabar Maima Hasugian memberikan konfirmasi.MANADOPOST.ID – Kepala Pangkalan Penjaga Lautan dan Pantai (KPLP) Kelas II Bitung Sabar Maima Hasugian, saat dikonfirmasi dengan tegas membantah tudingan pemerasan terhadap pengusaha kapal. Ia menceritakan, saat kapal milik Ko Aseng justru selain tak sesuai dengan standar keselamatan, juga tidak mengantongi surat izin berlayar. “Karena surat izin berlayar di kapal milik Ko Aseng itu sudah lewat dua hari, sehingga langsung diamankan dan dibawa ke pangkalan. Ketika digeledah, life jacket yang ada di kapal milik Ko Aseng juga tak sesuai standar, dimana harusnya 25 hanya ada 17 dan dari 17 itu hanya sekitar 6 yang kondisinya layak sesuai standar,” jelas Hasugian. Begitu juga lanjutnya, dengan adanya pelanggaran terkait buku pelaut dari dua ABK yang sudah tidak berlaku lagi. Soal KTP yang dimintakan saat di dermaga tersebut dijelaskannya, memang diminta jajarannya untuk mendata apakah nama pemilik cocok dengan dokumen kapal. “Setelah melihat KTP nama sebenarnya Ko Aseng adalah Muhammad Suwandi. Begitu juga dengan penggeledahan yang tidak mengizinkan Ko Aseng membawa handphone, alasannya sangat tidak masuk akal, karena kalau handphone miliknya ditahan, kenapa kemudian ia bisa membuat video di tempat itu,” jelasnya. Lanjutnya, Ko Aseng juga sempat menghubunginya melalui sambungan telepon milik jajarannya Fadly dan memohon agar kapalnya dibebaskan. Bahkan Ko Aseng sampai curhat masalah ekonominya yang saat ini terlilit hutang, sebab dari enam kapal miliknya hanya satu yang dapat beroperasi itu pun sudah digadaikan. “Ko Aseng mengatakan kapalnya yang ditahan tersebut sudah ditawarkan ke orang-orang sejak empat bulan lalu namun hingga saat ini belum laku,” bebernya. Mendengar hal tersebut, Hasugian pun mengaku iba dan berjanji akan membebaskan kapal milik Ko Aseng tanpa biaya apa pun hanya diberikan pembinaan saja. “Jadi apa yang dituding Ko Aseng sangat tidak masuk akal, sebab ia dalam keadaan susah, terus diperas. Mana ada orang yang tak berperasaan seperti itu,” tegasnya. Dirinya mengaku kecewa dengan fitnah yang dilontarkan Ko Aseng, padahal kapalnya dibebaskan karena rasa kemanusiaan. Terkait langkah selanjutnya, Hasugian mengaku masih menunggu instruksi dari pimpinan meski kasus ini sudah mencemari institusi dan pribadinya. “Kita tunggu saja instruksi selanjutnya, namun saya yakin 2×24 jam pasti sudah ada petunjuk dari pimpinan dan apa pun itu kita siap tindak lanjuti,” tegasnya. Meski begitu, Hasugian mengakui sebelum ada petunjuk dari pusat, pintu maaf selalu terbuka untuk Ko Aseng selama mau datang klarifikasi dan minta maaf untuk meluruskan opini yang sudah mencemarkan dirinya dan institusi. “Kita tunggu saja yang pasti saya ingin jika Ko Aseng datang, maka harus disaksikan oleh seluruh rekan-rekan media,” kuncinya. Sebelumnya, Ko Aseng saat diwawancarai di perusahaannya di wilayah Madidir, Kota Bitung, mengaku membuat video berdurasi 1,40 menit tersebut karena wujud ungkapan kekesalan. “Saat itu, saya sudah sangat tertekan sehingga saya membuat video. Namun saya tidak menyangka sebelumnya kalau video itu akan menjadi viral. Karena video itu hanya saya kirim ke teman saya. Tapi tidak sampai setengah jam sudah viral,” katanya, Senin (24/1). Ko Aseng menceritakan, kapal Cakrawala 10 dengan muatan satu ton lebih ikan beku dari Papua ditangkap kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kelas II Bitung, saat hendak masuk di sekitar Pulau Lembeh, Kamis (20/1) pekan lalu. “Kapal saya ditangkap karena ada tiga jenis pelanggaran tetapi kami bisa pertanggungjawabkan. Kemudian kapal saya diamankan ke dermaga KPLP di Tandurusa Bitung,” jelas Ko Aseng. Dengan adanya penangkapan tersebut menurut Ko Aseng, ia dipersulit dan pelanggaran tersebut dijadikan alasan dari oknum Fadly dengan meminta uang sebesar Rp40 juta agar kapal miliknya bisa keluar. “Saya tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut. Sehingga hari itu saya memutuskan pulang. Keesokan harinya, ke dermaga tersebut dengan kemampuan hanya Rp5 juta, tetapi mereka meminta tambah Rp7 juta lagi,” ujar Ko Aseng. Lanjutnya, karena ia hanya bisa menyanggupi sebesar Rp10 juta, kemudian terjadi kesepakatan sehingga kapal miliknya bisa keluar saat itu juga, pada Jumat (21/1). Saat sebelum menyerahkan uang tersebut, ia diarahkan untuk masuk ke salah satu kapal tetapi ia digeledah terlebih dahulu dan tak diperbolehkan membawa telepon genggamnya dalam kapal. “Di situ ada Pak Fadly dan Pak Iwan. Mereka kemudian menyuruh saya meletakan uang dan meminta KTP, namun KTP saya ada di mobil, sehingga ditemani Pak Iwan saya balik lagi mengambil KTP,” ujarnya. Saat ia dan Iwan kembali, tas yang berisi uang sudah hilang dan hanya berbicara sedikit kapal miliknya sudah langsung dilepaskan. Atas kejadian tersebut, Ko Aseng tidak berencana untuk membawa dugaan pemerasan tersebut ke ranah hukum. “Saya tidak berencana melapor ke aparat, tetapi dengan persoalan ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama, sehingga pelaku usaha perikanan tidak lagi menemui kendala dalam berusaha,” pungkasnya. Diketahui KPLP Kelas II Bitung adalah salah satu instansi di bawah Kementerian Perhubungan dan tanggung jawab Menteri Perhubungan (Menhub). (tr-01/can) Editor : Chanly Mumu (UKW: 17401)