BPKB dari kendaraan L300 yang digadaikan Perumda Bangun Bitung. (Istimewa)MANADOPOST.ID - Menjadi tanda awas bagi perusahaan daerah pelat merah, jika lebih besar pasak daripada tiang. Seperti perusahaan umum daerah (Perumda) Bangun Bitung, terinformasi jika utang dalam pembukuan saat ini mencapai Rp4 miliar lebih.Secara garis besar, sumber kredibel di internal Perumda Bangun Bitung merincikan, sejumlah utang dengan nominal besar belum diselesaikan sampai saat ini."Yaitu biaya docking KMP Tude sebesar Rp1,8 miliar, kemudian sekitar Rp2,425 miliar gaji dan insetif subsidi. Termasuk utang ke salah satu pengusaha terkait pinjaman sebesar Rp250 juta," ulas seorang sumber yang enggan namanya ditulis, Rabu (23/11).Lanjutnya, semua utang Perumda Bangun Bitung itu, sudah ada desakan dari pihak terkait untuk segera diselesaikan, sementara kas keuangan menurutnya sangat menipis, apalagi pendapatan KMP Tude per bulan yang biasanya Rp200 juta, kini menurun di angka Rp100 juta."Pendapatan besar Perumda Bangun Bitung hanya KMP Tude tetapi perkiraan menurun di bulan November dan Desember 2022, hanya sekitar Rp100 jutaan. Kalau Rusunawa tetap normal Rp150 juta rata-rata per bulan. Kemudian ada juga pendapatan meskipun hanya kecil dari rumah selam, aplikasi Nyaku Bitung dan sewa armada L300. Ada juga tetapi bukan pemasukan rutin karena merupakan subsidi dari pemerintah pusat terkait operasional dan insentif KMP Tude dan penyertaan modal dari Pemkot Bitung," bebernya.Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Bangun Bitung Rizal Lumombo saat dikonfirmasi tak membantah tentang adanya informasi tersebut."Sementara kami proses penyelesaiannya bersama legislatif dan eksekutif akan bertahap akhir tahun sampai dengan awal tahun depan. Karena itu juga utang dari tahun ke tahun tapi pada dasarnya kami akan menyelesaikannya," jelas Lumombo. Diakuinya, utang dari tahun ke tahun tersebut, merupakan utang dari direksi sebelumnya saat Perumda Bangun Bitung masih perusahaan daerah (PD) Bangun Bitung. "Tapi, itu sudah menjadi kewajiban Perumda untuk menyelesaikan, tapi pasti bertahap," tambahnya. Ketika ditanyakan utang peninggalan direksi sebelumnya, Lumombo enggan menjawab tetapi ia menyatakan tidak menyalahkan direksi yang lama. "Kami tidak menyalahkan yang lama, Perumda harus berbenah ke lebih baik lagi. Yang pasti penataan Perumda Bangun Bitung ini, perlu waktu yang panjang, dan saya yakin pertengahan tahun 2023, akan lebih baik lagi (akan normal)," pungkasnya seraya berharap media boleh bersama-sama memberikan motivasi, semangat dan solusi-solusi yang baik bagi Perumda Bangun Bitung. Terpisah, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut, turut prihatin dengan kondisi Perumda Bangun Bitung saat ini. Sehingga ia menyarankan secepatnya melakukan pembenahan bahkan langkah tegas, karena suatu perusahaan jika sudah banyak utang itu terancam bangkrut. "Bahaya jika besar pasak daripada tiang. Ini bisa bangkrut. Lebih baik kuasa pemilik modal (KPM) segera mengambil tindakan," sarannya. Dicontohkannya, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus melakukan bersih-bersih bagi perusahaan-perusahaan pelat merah yang sudah tidak bisa dikembangkan, memiliki utang, terus merugi, dan berujung bangkrut atau pailit. "Tahun ini, Menteri Erick Thohir membubarkan empat perusahaan BUMN karena banyak utangnya," jelasnya. Rumawung menambahkan harus ada langkah berani untuk membenahi Perumda Bangun Bitung, seperti mengganti managemen dan merampingkan direksi. Dengan begitu, beban gaji dan operasional bisa ditekan. "Serta hapus pengeluaran yang tidak perlu seperti proposal dan lain-lain. Jangan jadikan perusahaan daerah sebagai ATM, yang akhirnya besar pengeluaran daripada pemasukan," imbuh sosok kritis konstruktif ini. (franky sumaraw) Editor : Kenjiro Tanos