DPK Seriusi Penghuni Perumahan Nelayan, Gandeng Staf Khusus dan TP3 Sepakat

Franky Sumaraw • Dipublikasikan Selasa, 4 Juli 2023 | 14:23 WIB

Perumahan nelayan di wilayah Kecamatan Aertembaga, penghuninya diduga karyawan perusahaan.
Perumahan nelayan di wilayah Kecamatan Aertembaga, penghuninya diduga karyawan perusahaan.
MANADOPOST.ID— Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kota Bitung, menyeriusi status dari penghuni perumahan nelayan, di Kelurahan Winenet I, Kecamatan Aertembaga.

Langkah tersebut bakal ditempuh DPK Kota Bitung menyusul adanya dugaan jika yang menempati perumahan nelayan tersebut, adalah karyawan perusahaan perikanan.

Bukan nelayan, sejak perumahan yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat itu dibangun pada 2017 lalu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung Sadar Minabari menjelaskan, pihaknya bersama dengan Staf Khusus dan Tim Percepatan Pencapaian program (TP3) Sepakat, yang akan mengambil tindakan serius terkait adanya dugaan bahwa perumahan nelayan tersebut dihuni oleh bukan nelayan asli.

Minabari, mengungkapkan kesadaran pihaknya atas pentingnya menindaklanjuti terkait adanya permasalahan ini.

"Kami menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan perumahan yang seharusnya menjadi tempat tinggal nelayan yang berjasa dalam pengembangan sektor perikanan di kota ini," ujarnya, Senin (3/7).

Lanjutnya, pasca dugaan tersebut terangkat ke permukaan, pihaknya sudah melakukan pertemuan internal dengan jajaran, sebagai salah satu bentuk keseriusan sehingga, perumahan nelayan tersebut dihuni oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

"Kami sudah melakukan pertemuan dengan jajaran di dinas, dan akan bersama-sama dengan staf khusus dan tim percepatan untuk langkah selanjutnya," tambahnya.

Pemerhati Kota Bitung Steven Luntungan merespon dengan baik langkah yang ditempuh DPK Kota Bitung dengan menggandeng pihak-pihak terkait, dalam menyikapi persoalan tersebut.

"Kami mendorong agar dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data penerima perumahan nelayan, untuk memastikan bahwa hanya nelayan yang berhak mendapatkan akses ke perumahan tersebut. Pendataan yang lebih cermat diharapkan dapat mengidentifikasi dengan tepat nelayan yang berhak mendapatkan manfaat dari program perumahan ini. Dengan demikian dapat menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan bagi para nelayan," tandas Luntungan.

Dengan tindakan serius yang akan diambil oleh DPK Kota Bitung, ia berharap masalah terkait perumahan nelayan dapat segera diselesaikan.

"Keberlanjutan sektor perikanan yang berkelanjutan dan keadilan bagi para nelayan, harus menjadi prioritas utama dalam upaya pemerintah kota untuk memajukan industri perikanan di daerah ini," harapnya.(tr-01)

Editor : Tanya Rompas
perumahan nelayan bitung