MANADOPOST.ID - Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 1, Geraldi Mantiri - Erwin Wurangian lebih unggul dari Paslon Hengky Honandar - Randito Maringka pada Debat Publik Pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung, Minggu (06/10).
Pasalnya, sejak dimulainya Debat Publik yang dipimpin moderator Trully Kerap, terlihat GM-Win jauh lebih menguasai dibanding HH-RM.
Hal itu terlihat ketika calon Wakil Wali Kota Erwin Warungian menjawab pertanyaan Panelis terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta kekerasaan terhadap perempuan dan anak, juga kesejahteraan masyarakat Kota Bitung.
"Solusi mencegah kekerasan tersebut harus melewati proses komunikasi yang efektif di sekolah dan dimana saja dengan melibatkan aparat penegak hukum. Sehingga ada penguatan serta Peraturan Daerah yang diharapkan memberikan efek jera kepada pelaku. Artinya kita lebih ke dalam melihat bagaimana kekerasan tersebut tidak terjadi dan selalu tanamkan edukasi yang baik kepada pelaku kekerasan," jelas Erwin.
Sementara itu, keunggulan lain juga saat calon Wali Kota Geraldi Mantiri bertanya bagimana cara meningkatkan Upah Minimun Regional.
Pertanyaan yang ditanggapi paslon lain terdapat kekeliruan. Sebab menurutnya, penerapan upah di Sulawesi Utara sudah menggunakan standar Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Sebenarnya penerpan upah di Sulut sudah menggunakan standar UMP bukan lagi UMR. Jadi sekarang UMR juga sudah berganti nama jadi Upah Minimun Kota (UMK)," beber Hengky menambahkan dampak kenaikan UMP itu karena persoalan ekonomi masyarakat. Sehingga, hampir setiap tahun diberikan kenaikan.
Pun ditambahkan Randito, UMP ada diangka Rp.3.545.000. "Sehingga ketika mereka terpilih nanti, mereka berjanji bertekat menaikannya," kata Randito.
Sedangkan menyoal kenaikan upah minimun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 perubahan atas PP No 36/2021 tentang pengupahan.
Kenaikan upah minum sejatinya untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha. Perhitungan upah minimum harus berdasarkan pertimbangan variabel. Mulai dari pertumbuhan ekonomi serta inflasi.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 itu juga memberikan penguatan peran Dewan Pengupahan Daerah berupa peran tambahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepala daerah.
Maka dengan begitu, peryataan Randito untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) jika terpilih nanti adalah suatu hal yang keliru. Mengingat penetapan upah minimum provinsi itu harus berdasarkan keputusan Gubernur bukan Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
Tidak hanya itu, pada sesi kelima, calon Wakil Wali Kota Randito, menyentil dana abadi yang merupakan program pemerintah pusat akan digunakan untuk melestarikan budaya serta masyarakat adat di Kota Bitung.
"Dana abadi presiden terpilih Prabowo-Gibran untuk mengembangkan budaya. Kami akan optimalkan festival budaya agar Kota Bitung dikenal hingga dunia internasional," jelas Randito
Penyataan itu menjawab pertanyaan calon Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 Erwin Wurangian soal bagaimana menyikapi masyarakat adat di Kota Bitung yang notabene punya ragam budaya atau multikultural.
Sayangnya dilansir dari berbagai sumber, dana abadi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti Pendidikan, Penelitian, Kegiatan amal, Pelayanan.
Dana abadi dapat dikelola oleh berbagai institusi, seperti:
– Perguruan tinggi
– Universitas
– Sekolah swasta
– Museum
– Perpustakaan
– Teater
– Rumah sakit
– Panti jompo
– Palang Merah
– Gereja, masjid, kuil, dan tempat ibadah lainnya.
Sedangkan yang dimaksudkan dana abadi Prabowo-Gibran adalah dana abadi untuk pesantren dan perumahan.
Dengan begitu, pada Debat Publik pertama tersebut, sangat jelas Paslon GM-Win jauh lebih unggul.(*)
Editor : Clavel Lukas