HH-RM dengan tegas menyatakan komitmen untuk melunasi utang tersebut, tetapi wajib melalui tahapan evaluasi terlebih dahulu oleh lembaga berwenang.
Hal itu disampaikan Hengky Honandar saat diwawancarai usai ibadah singkat penyambutan di Kantor Wali Kota Bitung, Senin (3/3/2025).
Ia menegaskan bahwa utang pemerintah adalah tanggung jawab yang harus dituntaskan, meski pembayarannya harus sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Namanya utang pemerintah wajib dibayar. Tetapi kami menunggu rekomendasi dari BPK, mana yang menjadi utang wajib, mana yang tidak. Kami akan laksanakan itu karena ini memang tugas pemerintah," ujar Hengky.
Dalam menghadapi tantangan ini, HH-RM juga berencana menerapkan strategi di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Mereka akan menentukan mana yang menjadi prioritas utama dan mana yang bisa ditunda, sehingga pembayaran utang tidak mengorbankan kebutuhan lain yang mendesak bagi masyarakat.
"Kami akan atur, mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda. Bisa dicicil, bisa juga ada pembicaraan dengan pihak ketiga untuk mencari solusi terbaik, yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku," tambah Hengky didampingi Randito.
Langkah ini menunjukkan bahwa HH-RM tidak hanya fokus pada pembayaran utang, tetapi juga ingin memastikan pembangunan tetap berjalan.
Meski tantangan berat menghadang, HH-RM tetap optimis dan siap menjalankan roda pemerintahan dengan penuh tanggung jawab.
Mereka juga berharap masyarakat Kota Bitung dapat memahami kondisi keuangan daerah di tengah kebijakan efesiensi anggaran dari pemerintah pusat saat ini.
Dengan pendekatan yang terstruktur dan transparan, HH-RM bertekad menyeimbangkan antara kewajiban membayar utang dan memenuhi kebutuhan masyarakat.(*)
Editor : Franky Sumaraw