Total sebanyak 1.219 usulan PPPK paruh waktu resmi disampaikan melalui layanan elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 22 Agustus 2025.
Langkah ini dilakukan menyusul perpanjangan tenggat waktu yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Berdasarkan surat resmi Menpan RB, Riny Widyantini, tertanggal 20 Agustus 2025, seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, diberi tambahan waktu lima hari dari batas awal 20 Agustus, menjadi hingga 25 Agustus 2025.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Bitung, Give Renaldow Mose AP MSi, menjelaskan bahwa perpanjangan tersebut berlaku secara nasional.
“Sebelum ada perpanjangan, kami sebenarnya sudah siap dengan jadwal. Namun, karena ada penyesuaian sistem, maka dilaksanakan penginputan pada 22 Agustus 2025. Intinya, semua sudah sesuai tahapan dan regulasi yang berlaku,” ujar Give, Senin (25/8/2025).
Dari total pengusulan tersebut terdiri dari, PPPK paruh waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN (R3) sejumlah 623 orang. Dan PPPK paruh waktu dari pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN (R4) sejumlah 596 orang (rincian lihat grafis). Total keseluruhan berjumlah 1.219.
Lebih lanjut Kepala BKPSDMD menjelaskan, Wali Kota Bitung, Hengky Honandar SE, memastikan bahwa seluruh tenaga non-ASN di lingkungan Pemkot Bitung, baik R3 maupun R4, diberi kesempatan yang sama untuk diusulkan.
Selain itu, Pemkot Bitung juga menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan rincian usulan PPPK paruh waktu yang ditujukan kepada Menpan RB.
Dalam surat usulan bernomor 800 1.2.1/910/WK tanggal 22 Agustus 2025, Pemkot menegaskan sudah menyiapkan alokasi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Data yang disampaikan ke BKN adalah benar dan sesuai ketentuan. Kami pastikan semua proses administrasi sudah rampung, tinggal menunggu tahapan berikut dari Kemenpan RB,” jelas Give.
Usulan tersebut akan diverifikasi dan ditetapkan oleh Kemenpan RB, sesuai jadwal nasional yang sudah ditentukan. Pemerintah pusat akan mengumumkan alokasi kebutuhan instansi secara resmi sesuai jadwal yang ada.
“Untuk sementara, kami imbau agar semua pihak bersabar. Nanti akan ada waktu pengumumannya sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang berlaku,” pungkas Give Mose.(fys)
Rincian 623 PPPK paruh waktu R3 yang diusulkan:
-Tenaga Guru 8
-Tenaga Kesehatan 12
-Tenaga Teknis 603
Rincian 596 PPPK paruh waktu R4:
-Tenaga Guru 53
-Tenaga Kesehatan 4
-Tenaga Teknis 539
Jumlah total R3 dan R4 adalah: 1.219
Jadwal tahapan pengadaan PPPK paruh waktu berdasarkan surat Menpan RB:
1.Usulan penetapan kebutuhan oleh instansi (semula) 7 s/d 20 Agustus 2025,(menjadi) 7 s/d 25 Agustus 2025
2.Penetapan kebutuhan oleh Menpan RB (semula) 21 s/d 30 Agustus 2025,(menjadi) 26 Agustus s/d 4 September 2025
3.Pengumuman alokasi kebutuhan (semula) 22 Agustus s/d 1 September 2025, (menjadi) 27 Agustus s/d 6 September 2025
4.Pengisian DRH PPPK paruh waktu (semula) 23 Agustus s/d 15 September 2025, (menjadi) 28 Agustus s/d 15 September 2025
5.Usul penetapan NI PPPK paruh waktu (semula) 23 Agustus s/d 20 September 2025, (menjadi) 28 Agustus s/d 20 September 2025
6.Penetapan NI PPPK paruh waktu (semula) 23 Agustus s/d 30 September 2025, (menjadi) 28 Agustus s/d 30 September 2025
Editor : Franky Sumaraw