Dari total 30 legislator yang duduk di kursi DPRD, hanya 24 orang yang terlihat hadir, sementara enam lainnya tidak kelihatan batang hidungnya sama sekali.
Ketidakhadiran enam legislator tersebut (selengkapnya lihat grafis), memicu reaksi kalangan masyarakat.
Salah seorang warga menyampaikan harapannya, semoga tidak ada unsur kesengajaan sehingga para wakil rakyat tersebut absen.
“Mungkin ada halangan atau tugas lain. Semoga demikian. Jangan sampai sengaja enggan menerima aspirasi masyarakat yang justru sudah memilih mereka. Jangan nanti menjelang pemilihan legislatif baru datang cari masyarakat,” ucap warga tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretariat DPRD Kota Bitung maupun para legislator yang absen belum terkonfirmasi terkait alasan ketidakhadiran mereka.
Berdasarkan data, inilah nama-nama anggota DPRD Kota Bitung yang tidak terlihat hadir saat aksi berlangsung:
1. Raymond Oentomo – Partai Gerindra
2. Lady Joke Lumantow – Partai Demokrat
3. Yani Ponengoh – Partai Gerindra
4. Maikel Benly Walewangko – PDIP
5. Alexander Vouke Wenas – Partai NasDem
6. Devie Honce Barakati – Perindo
Sementara anggota DPRD Kota Bitung yang hadir menerima aspirasi massa tercatat sebanyak 24 legislator, antara lain: Ahmad Syafrudin Ila, Rafika Papente, Melia Andriani Moesrin, Cherry Irene Mamesah, Gerald Kusman Podomi, Ramlan Ifran, Keegan Matindas Kojoh, Franky Julianto, Ronald Gunawan Kansil, Rudolf Wantah, Edwin Yulianus Jetro Podo, Paulus Denny Liemitang, Kyrie Eleison Inggrit Janis, Syam Panai, Aldo Nova Ratungalo, Henkie Tumangken, Nabsar Badoa, Yosef Katopo, Vivy Jeanet Ganap, Hevie Oktova Sumarrau, Juliwati Dewi Suwawa, Handry Anugerahang, Imran Lakodi, dan Abigail Sigarlaki.
Absennya sebagian anggota DPRD ini menjadi sorotan publik, mengingat unjuk rasa tersebut membawa isu besar nasional dan daerah, salah satunya terkait perkara dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kota Bitung sendiri.
Kehadiran wakil rakyat dinilai penting, tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada konstituen.
Dengan situasi ini, publik menilai penting adanya transparansi dari Sekretariat DPRD maupun para legislator untuk menjelaskan alasan ketidakhadiran mereka.
Sebab, momentum unjuk rasa seperti ini seharusnya menjadi ajang bagi wakil rakyat mendengar langsung suara masyarakat yang mereka wakili.(fys)
Editor : Franky Sumaraw