Angka yang setara dengan sekitar 25 persen dari total transfer itu dinilai cukup besar, khususnya bagi daerah dengan APBD terbatas yang sangat bergantung pada dana pusat.
Pemangkasan ini dikhawatirkan akan membuat daerah kehilangan kemampuan untuk menjaga pelayanan publik, serta melemahkan peran pemerintah daerah dalam memberikan stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kota Bitung, Ign Rudy Theno ST MT MAP, yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung tetap mendukung langkah pemerintah pusat.
Meski begitu, Pemkot Bitung juga berharap kebijakan tersebut tidak sampai merugikan atau “memiskinkan” daerah, apalagi dalam kondisi perekonomian yang masih berupaya bangkit.
“Kami percaya pemerintah pusat tentu telah mempertimbangkan dengan matang. Intinya, kami menunggu regulasinya. Yang pasti, kami yakin pemerintah pusat tidak akan memiskinkan daerah dengan kondisi seperti saat ini,” tegas Rudy, beberapa hari lalu.
Ia menambahkan, apapun bentuk kebijakan nantinya, Pemkot Bitung siap menyesuaikan dengan strategi fiskal yang tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan, begitu juga dukungan pemerintah dalam mendorong roda ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Dengan sikap ini, Pemkot Bitung meredam kekhawatiran warga bahwa pemangkasan transfer daerah akan berdampak langsung pada layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Pemerintah daerah memastikan akan menjaga stabilitas fiskal sambil tetap menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.
Langkah antisipatif ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemkot Bitung untuk tetap berada di garis depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meski dengan kondisi fiskal yang berpotensi lebih terbatas.(fys)
Editor : Franky Sumaraw