Pertemuan yang menghadirkan Forkopimda, anggota DPRD, serta para kepala dinas ini dikawal ketat aparat gabungan demi memastikan kegiatan berjalan lancar dan aman.
Kabag Ops Polres Bitung, KOMPOL Karel Tangay SH, menjelaskan bahwa dalam pengamanan aksi damai yang dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, Polres Bitung mengerahkan 216 personil untuk mengamankan kegiatan tersebut, didukung oleh Kodim 1310 Bitung, Satrol Kodaeral VIII Bitung dan Sat Pol PP Bitung.
"Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar dan aman," jelasnya.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Wakil Wali Kota Randito Maringka, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai SIK MH, Ketua DPRD Kota Bitung Vivy Jeanet Ganap, serta perwakilan instansi terkait.
Dari pihak masyarakat, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan sejumlah aspirasi yang dinilai penting bagi kesejahteraan warga.
Beberapa poin utama yang dibahas antara lain soal upah minimum kota, BPJS Ketenagakerjaan, mekanisme Tripartit, operasional kapal feri KMP Tude, serta penindakan tegas terhadap oknum aparat kepolisian yang bermasalah, dan permasalahan lainnya (selengkapnya lihat grafis).
Proses dialog berlangsung sejak pukul 09.15 WITA hingga 14.30 WITA, dengan dinamika diskusi yang berjalan terbuka.
Di akhir pertemuan, seluruh pihak melakukan foto bersama sebagai tanda kebersamaan dan penandatanganan nota kesepahaman atas isu-isu yang dibahas.
Aksi damai ini dinilai menjadi momentum penting karena memperlihatkan sinergi nyata antara masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan aparat keamanan.
Dengan terbukanya ruang dialog, berbagai persoalan krusial di Kota Bitung diharapkan dapat segera menemukan solusi konkret.(fys)
Tuntutan aksi damai:
-Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kota untuk merekomendasikan UMK tahun 2026.
-Pengoperasian KMP Tude oleh Perumda Bangun Bitung, atau penyediaan armada pengganti.
-Penindakan perusahaan sektor perikanan yang membayar upah di bawah UMP serta tidak menerapkan standar keselamatan kerja.
-Revisi Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal oleh Pemerintah dan DPRD Bitung.
-Pembentukan Pansus Netralitas ASN oleh DPRD untuk mencegah politisasi birokrasi dalam Pilkada.
-Pembayaran upah sesuai UMP bagi pekerja outsourcing.
-Transparansi program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya jaminan kematian.
-Penyelesaian tunggakan gaji Pala/RT.
-Pengangkatan Pala/RT.
-Evaluasi kinerja mediator hubungan industrial yang dinilai tidak berpihak pada buruh.
-Pelaksanaan mekanisme Tripartit dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.
-Penghapusan sistem outsourcing di Kota Bitung.
-Pemberdayaan nelayan melalui program sertifikasi keahlian.
-Penyelesaian status warga non-dokumen yang telah diverifikasi sejak 2018.
-Pemberantasan mafia tanah.
-Pendampingan DPRD terhadap warga yang tanahnya dikuasai PT MSM/PT TTN.
Editor : Franky Sumaraw