Kegiatan ini melibatkan BPBD, TNI–Polri, camat, lurah, relawan, serta unsur masyarakat sebagai bagian dari penguatan sistem respon terpadu daerah.
Wali Kota Bitung menegaskan, apel kesiapsiagaan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis pemerintah untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia menyebut bahwa instruksi kesiagaan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tertanggal 17 November 2025 yang menekankan peningkatan kewaspadaan nasional menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem.
“Laporan BMKG per 13 November 2025 menunjukkan adanya aktivitas gelombang atmosfer dan sirkulasi siklonik yang berpotensi meningkatkan curah hujan ekstrem. Kondisi ini dapat memicu banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, hingga rob atau air pasang,” ujarnya menjelaskan dasar kesiapsiagaan.
Ia menegaskan bahwa Bitung sebagai kota pesisir dengan topografi berbukit dan permukiman yang berdekatan dengan sungai serta garis pantai memiliki kerawanan yang perlu diantisipasi lebih serius.
Karena itu seluruh unsur pemerintah hingga masyarakat harus berada dalam kondisi siaga, terkoordinasi, dan responsif menghadapi kemungkinan terburuk.
Wali Kota Bitung memaparkan langkah strategis yang menjadi fokus penanganan seperti, pemetaan dan asesmen kawasan rawan bencana perlu terus diperbarui berdasarkan dokumen kajian risiko bencana dan rencana kontingensi daerah.
Kawasan banjir, titik rawan longsor, lokasi berpotensi angin kencang, termasuk wilayah rob, wajib mendapatkan perhatian dan mitigasi teknis.
Penguatan komunikasi publik dan edukasi masyarakat menjadi kunci penyelamatan dini. Pemerintah akan mendorong penyebaran informasi cepat terkait peringatan cuaca, edukasi tanda bahaya, simulasi evakuasi, jalur penyelamatan warga, hingga penunjukan titik kumpul aman pada setiap wilayah.
Kolaborasi lintas lembaga dan komunitas. Camat, lurah, relawan, serta tokoh masyarakat disebut sebagai garda terdepan sistem peringatan dini berbasis komunitas.
Menurut Hengky Honandar, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga peran masyarakat menjadi bagian penting dari sistem keselamatan kota.
“Kita tidak bisa menghindari bencana sepenuhnya, tetapi dampaknya dapat kita kurangi bila kesiapan kuat, koordinasi baik, dan semangat kebersamaan tinggi.
Kota Bitung harus menjadi kota tangguh, tidak hanya dalam pembangunan, tetapi juga dalam menghadapi ancaman alam,” tegas Hengky Honandar.
Wali Kota Bitung menutup sambutannya dengan penegasan komitmen Bitung menuju tata ruang pembangunan yang selaras dengan keberlanjutan.
Dalam visi Harmonisasi Menuju Bitung Maju, kesiapsiagaan bencana merupakan wujud tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang hadir dan menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan ini harus menjadi titik penguatan solidaritas, serta kemampuan penanganan risiko bencana secara terpadu.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi dan menjauhkan bangsa dan kota kita tercinta dari bencana,” tutup Hengky Honandar. Turut hadir, Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka dan unsur Forkopimda.(fys)
Editor : Franky Sumaraw