Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE, didampingi Wakil Wali Kota Randito Maringka.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa penyerapan anggaran terbesar Pemkot Bitung tahun 2025, terserap untuk pembayaran utang dari pemerintahan sebelumnya.
Kondisi ini turut berdampak pada ruang gerak pembangunan dan beberapa program strategis yang belum bisa dijalankan secara maksimal.
“Kenapa sampai saat ini kepala lingkungan (Pala) dan Ketua RT belum juga diangkat, kenapa pembangunan kota masih belum maksimal? Karena Pemerintah Kota Bitung harus membayar utang dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Wali Kota Hengky Honandar.
Meski demikian, Hengky Honandar menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan seluruh beban utang tersebut, agar ke depan pembangunan bisa berjalan lebih sehat dan terarah.
Ia menyampaikan optimisme bahwa pada tahun-tahun mendatang, kondisi keuangan daerah akan semakin stabil.
“Saya dan Pak Wakil Wali Kota berkomitmen menuntaskan uutang-utang ini semua agar tahun depan Pemkot Bitung bisa berjalan di rel yang sebenarnya dan pembangunan dapat berjalan maksimal,” tegasnya.
Ia juga membeberkan, pada tahun anggaran 2026, Pemkot Bitung akan menghadapi tantangan tambahan berupa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 153.191.611.000.
Kondisi ini semakin menuntut efisiensi, kreativitas, dan kinerja maksimal seluruh perangkat daerah.
"Melihat posisi keuangan Pemkot Bitung dengan adanya pengurangan-pengurangan ini mungkin kita akan full membangun pada tahun 2027, namun jika kita mampu maksimalkan kinerja maka hal ini akan normal di pertengahan tahun 2026,” katanya.
Sementara itu, Randito Maringka menambahkan hingga November 2025, realisasi anggaran Pemkot Bitung telah mencapai sekitar 87 persen.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih optimal agar target 100 persen penyerapan anggaran bisa tercapai hingga akhir tahun.
“Masih ada beberapa perangkat daerah yang berada pada kategori kuning dan merah. Jika ada kendala, silakan segera berkonsultasi agar permasalahan bisa diatasi dan diselesaikan tepat waktu,” tegas Wawali.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengawasan internal, termasuk dalam hal komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Seluruh perangkat daerah diminta memperkuat kolaborasi dan menuntaskan seluruh pekerjaan sebelum penutupan tahun anggaran.
Dari data yang dipaparkan oleh Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bitung, Marmelda Sidangoli, realisasi anggaran hingga November 2025 telah mencapai Rp 588.029.673.209,20 dari total pagu anggaran sekitar Rp 800 miliar.
Dalam pemaparan tersebut terungkap, lima instansi telah mencapai realisasi anggaran di atas 85 persen. Sementara lima instansi lainnya masih berada di bawah 63 persen, sehingga menjadi fokus perhatian pimpinan daerah untuk segera digenjot.(fys)
Editor : Franky Sumaraw