Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bitung, Randito Maringka, dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 2025, di Kantor Wali Kota Bitung, Kamis (11/12/2025).
Dalam arahannya, Randito menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak boleh dibebankan hanya kepada satu instansi seperti Dinas Sosial, tetapi merupakan tanggung jawab setiap perangkat daerah.
Menurutnya, percepatan penurunan kemiskinan hanya dapat terwujud apabila seluruh sektor bekerja bersama, saling mengisi, dan bergerak secara terpadu.
“Sinkronisasi dan integrasi program harus berjalan. Jangan merasa hebat sendiri, ini adalah tanggung jawab bersama. Kita harus bekerja secara kolaboratif,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya harmonisasi data, terutama pada program-program intervensi seperti bantuan sosial, peningkatan kualitas pelayanan dasar, dan pemetaan wilayah prioritas.
Menurutnya, data yang tidak sinkron sering kali menjadi penyebab berbagai kebijakan tidak mencapai sasaran maksimal.
Dengan koordinasi yang lebih solid, ia berharap semua program dapat berjalan lebih presisi dan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam kesempatan itu, Randito menyoroti kondisi dua kecamatan di wilayah kepulauan Bitung, yakni Lembeh Utara dan Lembeh Selatan.
Kedua wilayah ini hingga kini masih menghadapi persoalan mendasar yang berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat, seperti keterbatasan akses air bersih, keterjangkauan listrik, serta jaringan internet yang belum merata.
Randito menyebut bahwa dua kecamatan tersebut tercatat memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya di Bitung, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi lebih serius.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa kondisi pelayanan dasar di Lembeh Utara dan Lembeh Selatan masih tertinggal. Ini harus menjadi perhatian khusus dan perlu diprioritaskan dalam program lintas sektor,” ujar Randito.
Rakor TKPK Tahun 2025 ini dipandang sebagai momentum penting bagi perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dan komitmen dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.
Lewat rapat ini, pemerintah berharap seluruh OPD dapat memastikan intervensi berjalan tepat sasaran, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Program pengentasan kemiskinan di Bitung juga diarahkan untuk memastikan pemenuhan pelayanan dasar yang mencakup akses kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, serta konektivitas wilayah.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkot Bitung untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, termasuk wilayah kepulauan.
Secara keseluruhan, pemerintah berharap penguatan koordinasi lintas sektor ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan kualitas hidup warga secara terukur.
Komitmen kolaboratif yang ditegaskan Randito menjadi sinyal kuat bahwa Bitung terus bergerak menuju tata kelola pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(fys)
Editor : Franky Sumaraw