Rolling jabatan ini dijadwalkan akan berlangsung Rabu 18 Februari 2026, pukul 09.00 WITA, bertempat di Ruang SHS Kantor Wali Kota Bitung.
Informasi yang diperoleh dari sumber resmi di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, menyebutkan delapan camat akan dirombak.
Sementara untuk 69 lurah, sebagian besar akan diganti dengan wajah baru, meski masih ada beberapa yang tetap bertahan pada posisinya.
“Informasi yang didapat kalau camat semua, tetapi untuk lurah masih ada beberapa yang tidak bergeser atau masih pada posisinya,” ujar sumber tersebut, Selasa (17/2/2026).
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi penyegaran organisasi sekaligus penataan struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Rolling jabatan Bitung ini pun menjadi perhatian publik karena menyasar langsung jajaran yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.
Juru Bicara Pemkot Bitung, Altin Tumengkol SIP MSi, saat dikonfirmasi membenarkan adanya pelantikan tersebut.
Ia memastikan agenda pelantikan sudah terjadwal dan akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Bitung.
“Pelantikan ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Bitung,” jelas Altin.
Secara teknis, pelantikan ini adalah khusus untuk jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemkot Bitung.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Bitung, Give Mose AP MSi.
Menurutnya, proses pelantikan telah dipersiapkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Ia memastikan seluruh tahapan administrasi sudah dilalui sebelum pelaksanaan pelantikan.
Terpisah, Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE, menegaskan bahwa rolling jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar dalam pemerintahan.
“Pelantikan ini adalah bagian dari penyegaran organisasi,” tegasnya.
Rolling camat dan lurah ini dinilai strategis karena posisi tersebut merupakan ujung tombak pemerintahan di wilayah.
Camat dan lurah berperan penting dalam koordinasi pembangunan, pelayanan administrasi masyarakat, hingga menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal.
Dengan adanya penyegaran jabatan administrator dan jabatan pengawas ini, diharapkan reformasi birokrasi di Kota Bitung semakin berjalan optimal.
Pemkot Bitung menargetkan peningkatan kinerja ASN, percepatan program pembangunan, serta pelayanan publik yang lebih responsif dan profesional.
Agenda pelantikan ini dipastikan akan menjadi salah satu momentum penting dalam penataan birokrasi di Kota Bitung pada awal tahun 2026.(fys)
Editor : Franky Sumaraw