Hal ini dibuktikan dengan rampungnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bitung Tahun 2025 kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi SILPPD, bahkan sebelum batas akhir pelaporan pada 31 Maret 2026.
Menariknya, Kota Bitung tercatat sebagai daerah pertama di Regional Sulawesi yang berhasil menyampaikan LPPD Tahun 2025 tepat waktu, bahkan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.
Hal tersebut diutarakan Sekretaris Kota Bitung, Ir Ign Rudy Theno ST MT, didampingi Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Bitung Rio Karamoy SSTP MSi, yang menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
“Ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kota Bitung dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. LPPD merupakan dokumen wajib yang harus disusun setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat,” jelas Ign Rudy Theno, Selasa (31/3/2026).
Penyusunan LPPD sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur secara teknis format penyusunannya.
Dalam dokumen tersebut, Pemkot Bitung melaporkan berbagai capaian kinerja, baik pada urusan pemerintahan wajib seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, hingga sosial, maupun urusan pilihan seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perindustrian.
Selain itu, indikator kinerja kunci (IKK) dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi bagian penting dalam laporan ini, sebagai tolok ukur keberhasilan output dan outcome program pemerintah.
Tak hanya LPPD, Pemkot Bitung juga menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi publik.
Dalam RLPPD tersebut, capaian kinerja makro Kota Bitung menunjukkan tren yang sangat positif dibandingkan tahun sebelumnya.
Dibandingkan dengan tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 0,87 persen menjadi 77,57, angka ini berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2025 dan menjadi wilayah dengan IPM terbesar kelima di Provinsi Sulut.
Pada indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE), Kota Bitung mengalami peningkatan yang signifikan dengan mencatat angka 6,67 persen.
Kota Bitung menjadi salah satu kabupaten/kota dengan kontribusi terbesar pada Pertumbuhan Ekonomi Sulut, sekaligus sebagai kota dengan Pertumbuhan Ekonomi terbesar di antara 15 kabupaten/ kota di Sulut.
Tren serupa juga dapat dilihat pada indikator PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku, capaian indikator ini pada tahun 2025 meningkat sebesar 10,71 persen dari tahun 2024 dengan mencatat angka Rp. 115.420.000,00.
Capaian kinerja yang baik juga dapat dilihat pada keberhasilan Pemkot Bitung dalam menekan persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan (gini ratio).
“Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan Pemkot Bitung benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambah Ign Rudy Theno.
Untuk informasi lebih lengkap, masyarakat dapat mengakses RLPPD Kota Bitung Tahun 2025 melalui tautan resmi https://bit.ly/RLPPD_BITUNG-2025
Dengan berbagai capaian tersebut, Pemkot Bitung optimis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.(fys)
Editor : Franky Sumaraw