MANADOPOST.ID–Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung menggelar upacara bendera dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dirangkaikan dengan memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di Lapangan Kantor Wali Kota Bitung, Senin (4/5/2026).
Upacara berlangsung khidmat, tertib, dan penuh makna, dipimpin langsung oleh Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE, yang bertindak sebagai pembina upacara.
Peringatan Hari Otda tahun ini menjadi momentum penting bagi jajaran Pemkot Bitung untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan pemerintahan yang adaptif, inovatif, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bitung membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, yang menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi refleksi bersama dalam memperkuat peran daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum bagi kita semua untuk memperkokoh komitmen dan peran kita dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” ungkap Hengky dalam amanat tersebut.
Mengusung tema Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, namun tetap selaras dengan kebijakan nasional melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam sambutan tersebut, Menteri Dalam Negeri menyoroti sejumlah langkah strategis yang menjadi fokus penguatan otonomi daerah ke depan.
Salah satunya adalah integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dengan daerah, guna menghindari tumpang tindih program dan memastikan efektivitas pembangunan.
Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil atau outcomes juga menjadi perhatian utama.
Pemerintah daerah didorong untuk tidak lagi sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat melalui digitalisasi layanan dan inovasi daerah.
Dalam amanat Mendagri juga ditekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah, mengingat masih banyak daerah yang bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah didorong untuk mampu menggali potensi pendapatan asli daerah melalui inovasi, investasi, penguatan UMKM, koperasi, serta penciptaan iklim usaha yang sehat.
Tak hanya itu, isu layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, hingga perlindungan sosial juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan yang merata tanpa kesenjangan wilayah.
Dalam amanat tersebut juga ditekankan pentingnya penguatan stabilitas daerah di tengah tantangan global seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, fluktuasi ekonomi, hingga perkembangan teknologi digital yang semakin cepat.
Hengky Honandar menegaskan bahwa Pemkot Bitung siap menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ia juga mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
“Semangat Hari Otonomi Daerah harus menjadi energi baru bagi seluruh aparatur untuk bekerja lebih cepat, lebih tepat, lebih efisien, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Hengky.
Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan perangkat daerah, ASN, TNI-Polri, serta unsur pendidikan.
Kehadiran seluruh elemen tersebut menjadi simbol kuat komitmen bersama membangun Kota Bitung yang maju, harmonis, dan berdaya saing.
Memasuki usia 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Pemkot Bitung memastikan semangat desentralisasi bukan hanya menjadi konsep administrasi pemerintahan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pelayanan publik, reformasi birokrasi, inovasi daerah, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin nyata.(fys)
Editor : Franky Sumaraw