MANADOPOST.ID–Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dijadwalkan akan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025, Jumat (29/5/2026) esok, di Kantor BPK Perwakilan Sulut, Kota Manado.
Sekretaris Kota Bitung, Ir Ign Rudy Theno ST MT, saat dikonfirmasi membenarkan jadwal penerimaan LHP BPK tersebut.
Menurutnya, Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka SSos akan mewakili Pemkot Bitung untuk menerima dokumen hasil pemeriksaan dari BPK.
“Pak Wali sudah meminta izin karena sedang menjalankan tugas luar daerah, sehingga penerimaan LHP oleh Pak Wakil Wali Kota,” ujar Ign Rudy Theno, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, berbagai upaya pembenahan administrasi dan tata kelola keuangan terus dilakukan pemerintah daerah agar sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.
“Kami berharap pengelolaan keuangan Pemkot Bitung yang terus dibenahi dan semakin baik sesuai standar dapat menghasilkan opini yang baik dari BPK,” katanya.
Rudy menambahkan, Pemkot Bitung terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Diketahui, pada 30 Maret 2026, Pemkot Bitung telah menyerahkan Laporan Keuangan (LK) Unaudited kepada BPK sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penyerahan laporan keuangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa gubernur, bupati, maupun wali kota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Setelah menerima LK Unaudited dari pemerintah daerah, BPK kemudian melaksanakan pemeriksaan terinci terhadap laporan keuangan tersebut.
Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Sesuai jadwal, BPK akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan pemerintah daerah paling lambat dua bulan sejak laporan keuangan unaudited diterima.
Momentum penerimaan LHP ini juga menjadi perhatian penting karena opini BPK dijadikan indikator keberhasilan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Pemkot Bitung sendiri terus berupaya memperbaiki dan menjaga konsistensi pengelolaan keuangan yang sehat demi mendukung program pembangunan daerah, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(fys)
Editor : Franky Sumaraw