MANADOPOST.ID–Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE, kembali mendapat kepercayaan membawa aspirasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir di tingkat nasional.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bidang Budaya Bahari Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), Hengky Honandar menghadiri audiensi bersama Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Audiensi tersebut merupakan agenda resmi Dewan Pengurus Aspeksindo sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Aspeksindo dan KKP, dalam memperkuat sinergi pembangunan wilayah kepulauan dan pesisir.
Dalam kesempatan tersebut, Hengky Honandar (HH), hadir bersama Dewan Pengurus Aspeksindo, yang dipimpin Ketua Umum Aspeksindo Dr H Erlina SH MH, yang juga menjabat Bupati Mempawah serta Sekretaris Jenderal Aspeksindo Dr Safaruddin SSos MSp selaku Bupati Aceh Barat Daya.
Sebagai Ketua Bidang Budaya Bahari Aspeksindo, HH memiliki peran penting dalam mendorong pelestarian budaya maritim, memperkuat identitas masyarakat pesisir, serta mengembangkan potensi ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan.
Keikutsertaan HH dalam forum tersebut juga menjadi momentum bagi Kota Bitung untuk menyampaikan berbagai aspirasi daerah, khususnya mengenai penguatan sektor perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan pelabuhan, kawasan industri kelautan, ekonomi biru, hingga pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
Bitung sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu kota maritim strategis di Indonesia bagian timur.
Karena itu, keterlibatan HH dalam kepengurusan Aspeksindo, dinilai semakin memperkuat posisi Kota Bitung dalam memperjuangkan berbagai kebijakan nasional yang berpihak kepada daerah kepulauan dan pesisir.
"Melalui sinergi antara Aspeksindo dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, diharapkan lahir berbagai program yang mampu mempercepat pembangunan wilayah kepulauan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat ketahanan ekonomi maritim, serta menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan," ungkap HH.
Adapun kesimpulan dalam audiensi tersebut meliputi beberapa poin penting, seperti, KKP dan Aspeksindo memiliki kepentingan yang sama untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Presiden yang terintegrasi.
Persoalan kewenangan kabupaten/kota serta formula pembiayaan daerah kepulauan memerlukan advokasi dan pembahasan lintas kementerian.
Aspeksindo dapat membantu KKP mengagregasi lokasi, kesiapan daerah, lahan, kelembagaan, dan hambatan KNMP serta budi daya.
Budi daya, tambak mangrove, karbon biru, perlindungan pesisir, dan usaha masyarakat perlu dirancang dalam satu sistem.
Pembiayaan pramelaut, ketersediaan BBM dan es, koperasi, lelang, floor price, dan off-taker merupakan prasyarat peningkatan pendapatan nelayan.
KKP menyambut pemanfaatan forum Aspeksindo dan pembahasan teknis bersama direktorat jenderal terkait.(fys)
Editor : Franky Sumaraw