MANADOPOST.ID–Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, melalui percepatan transformasi digital di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pemerintahan Digital Kota Bitung yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka SSos, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung, Altin Tumengkol SIP MSi, di Lantai 4 Kantor Wali Kota Bitung, Selasa (28/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan berbasis digital sekaligus menyusun langkah-langkah percepatan implementasi transformasi digital di lingkungan Pemkot Bitung.
Dalam arahannya, Randito Maringka (RM) menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diwujudkan secara bersama oleh seluruh perangkat daerah.
Menurut RM, perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara pemerintah memberikan pelayanan kepada publik.
Oleh sebab itu, birokrasi dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan berkualitas.
"Transformasi digital merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan secara bersama oleh seluruh perangkat daerah.
Digitalisasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja yang mendorong pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel," tegas RM.
Ia menjelaskan, keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak cukup hanya dengan menghadirkan berbagai aplikasi atau sistem berbasis elektronik.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana aparatur pemerintah mampu mengubah pola kerja menjadi lebih responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Karena itu, RM meminta seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memangkas proses birokrasi yang panjang sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Altin Tumengkol mengatakan melalui forum tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengevaluasi berbagai program digital yang telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi agar dapat diselesaikan secara terpadu.
"Forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarlembaga sehingga pengembangan layanan digital dapat berjalan lebih terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Pemkot Bitung meyakini bahwa transformasi digital merupakan fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, digitalisasi juga diharapkan mampu memperkuat pengelolaan data pemerintahan, mempercepat proses administrasi, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Melalui semangat kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemkot Bitung berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses, cepat, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai kebutuhan masyarakat di era digital.(fys)
Editor : Franky Sumaraw