MANADOPOST.ID–Wakil Ketua DPRD Kota Bitung Ronald Gunawan Kansil SH (RGK), kembali turun langsung menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Madidir, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan Madidir untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari infrastruktur, dugaan pencemaran lingkungan, hingga pelayanan publik.
Puluhan warga hadir dalam dialog terbuka tersebut dan memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai keluhan secara langsung, kepada legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu.
RGK menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diteruskan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah.
"Kegiatan reses merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD, untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat.
Semua aspirasi yang kami terima akan kami kawal dan sampaikan kepada pemerintah agar menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan," ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama warga adalah kondisi drainase di Kelurahan Madidir Unet.
Warga mengeluhkan aliran air yang tidak lagi mengalir dengan baik ke saluran drainase sehingga berpotensi menyebabkan genangan ketika hujan turun.
Menanggapi keluhan tersebut, RGK mengakui persoalan drainase masih menjadi tantangan yang dihadapi Kota Bitung.
"Memang ini menjadi permasalahan klasik yang ada di Kota Bitung. Kami akan segera menindaklanjuti bersama lurah dan pemerintah kecamatan.
Kalau memang tersedia anggaran untuk pembersihan drainase di lokasi tersebut, kami akan bersinergi dengan pihak eksekutif agar dapat segera ditangani," katanya.
Selain drainase, warga juga meminta perhatian terhadap kondisi jalan di depan Gereja Zaitun serta kawasan SD Inpres 675 yang dinilai mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan.
Menurut RGK, upaya pembangunan infrastruktur tahun ini menghadapi tantangan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat yang turut berdampak pada kemampuan fiskal pemerintah daerah.
"Memang tahun ini ada pemotongan dana transfer ke daerah. Bukan hanya Kota Bitung, tetapi hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia merasakan dampaknya.
Meski demikian, kami tetap optimis bersama Pemerintah Kota Bitung di bawah kepemimpinan Wali Kota Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Randito Maringka akan mencari solusi agar masyarakat tetap dapat menikmati akses jalan yang baik," jelasnya.
Ia memastikan seluruh usulan masyarakat akan disampaikan kepada Pemkot Bitung, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan berdasarkan skala prioritas.
Keluhan lain yang mengemuka dalam dialog tersebut, adalah kondisi jalan rusak yang belum dilengkapi saluran drainase di salah satu kawasan permukiman.
RGK menyatakan akan turun langsung ke lapangan dalam waktu dekat untuk memastikan kondisi yang dikeluhkan masyarakat.
"Kami akan turun langsung satu atau dua hari ke depan untuk melihat kondisi di lapangan.
Dengan begitu kami dapat memastikan lokasi yang bermasalah sehingga dapat segera dikoordinasikan dengan instansi teknis," tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah kecamatan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Bitung, untuk mendata seluruh titik yang menjadi keluhan warga sehingga apabila anggaran tersedia, penanganan dapat segera dilaksanakan.
Selain persoalan infrastruktur, warga turut mengeluhkan bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas salah satu perusahaan.
Menurut warga, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.
Menanggapi hal tersebut, RGK menegaskan setiap perusahaan wajib menjalankan kegiatan operasional sesuai standar operasional prosedur (SOP), terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
"Pada prinsipnya perusahaan harus menjalankan seluruh aktivitas sesuai SOP.
Jangan sampai kegiatan perusahaan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak kepada masyarakat.
Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan turun langsung menemui pihak perusahaan untuk mengingatkan agar pengelolaan lingkungan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Menurutnya, keberadaan perusahaan harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.
Ia berharap sinergi antara DPRD, Pemkot Bitung, perangkat kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dapat terus diperkuat, agar berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
Melalui kegiatan reses tersebut, RGK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap aspirasi masyarakat hingga menjadi bahan pembahasan di DPRD Kota Bitung, dan diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, baik di bidang infrastruktur, pelayanan publik, maupun lingkungan.(fys)
Editor : Franky Sumaraw