MANADOPOST.ID–Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung terus mendorong percepatan transformasi digital dalam pengelolaan transaksi lingkup pemerintah daerah, khususnya pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
Langkah tersebut akan diperkuat melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Bitung, yang dirangkaikan dengan launching Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pajak dan retribusi.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bitung tersebut, dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WITA di Favehotel Bitung, Selasa (11/8/2026) esok.
Kepala Bapenda Kota Bitung Theo Rorong SE, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempercepat implementasi sekaligus mengevaluasi perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurut Theo, digitalisasi bukan hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan pendapatan daerah yang semakin efektif, transparan, mudah diakses, dan terukur.
"Ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat implementasi dan evaluasi perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi Elektronifikasi Transaksi Pemda," ujar Theo Rorong, Senin (10/8/2026).
Lanjutnya, kehadiran QRIS diharapkan semakin memudahkan masyarakat maupun pelaku usaha, dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Sistem pembayaran secara digital juga diharapkan dapat memberikan pilihan transaksi yang lebih praktis, sekaligus mendukung terciptanya administrasi penerimaan daerah yang lebih tertib.
Bagi Bapenda, perluasan transaksi digital menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pembayaran pemerintah daerah yang mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Theo menjelaskan, penerapan digitalisasi juga membutuhkan sinergi berbagai pihak.
Karena itu, forum TP2DD menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong elektronifikasi transaksi.
Selain launching QRIS, kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Evaluasi PAD penting dilakukan untuk melihat sejauh mana capaian yang sudah kita peroleh dan apa saja yang masih harus kita benahi.
Ini tentunya membutuhkan kerja sama seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat dan dunia usaha," kata Theo.
Adapun yang terundang dalam kegiatan tersebut adalah, para asisten sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, serta para camat yang diwajibkan mengikutsertakan para lurah di wilayah masing-masing.(fys)
Editor : Franky Sumaraw