MANADOPOST.ID–Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung mengeluarkan pernyataan resmi, tanggapan atas pemberitaan salah satu media online tentang sengketa penguasaan lahan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bitung.
Pemberitaan yang menyatakan bahwa Pemkot Bitung memakai lahan selama puluhan tahun “tanpa alas hak yang sah”, menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bitung Budi Kristiarso SH MH, hal tersebut tidak benar.
"Pemerintah Kota Bitung menegaskan bahwa terhadap lahan yang di atasnya dibangun Kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung telah terbit alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Bitung," jelas Budi, Sabtu (7/11/2026).
Pemkot Bitung lanjutnya, memiliki dasar hukum dan dokumen pertanahan yang menjadi landasan bagi penguasaan lahan dimaksud.
"Untuk menjaga ketepatan informasi serta menghormati proses penyelesaian sengketa, rincian dokumen dan data pertanahan akan disampaikan melalui mekanisme resmi kepada instansi atau forum yang berwenang sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ulas dia.
Dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh Pemkot Bitung bertumpu pada alas hak yang sah, dan bukan penguasaan tanpa dasar hukum.
"Apabila terdapat pihak yang mendalilkan alas hak berbeda atas bidang tanah yang sama, keabsahan masing-masing alas hak hanya dapat diuji dan diputus melalui mekanisme hukum yang berwenang, dan tidak dapat ditetapkan secara sepihak melalui pemberitaan atau tindakan di lapangan," tegasnya.
Lanjut Budi, Pemkot Bitung menghormati langkah hukum yang ditempuh pihak yang mengaku sebagai pemilik, baik melalui somasi maupun melalui laporan polisi di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.
Hal tersebut merupakan hak setiap orang dalam negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Pemerintah Kota Bitung akan menyikapi seluruh proses tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan data serta dokumen yang diperlukan melalui jalur yang berwenang.
Pemerintah Kota Bitung juga mengingatkan bahwa, sebagaimana dicantumkan pada akhir pemberitaan, perkara yang disebut masih dalam tahap penyelidikan.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, asas praduga tak bersalah harus dihormati, sehingga pernyataan bahwa Pemerintah Kota Bitung telah melakukan penyerobotan tanah tidak dapat dijadikan kesimpulan," tandas Kabag Hukum yang berlatar belakang Jaksa ini.
Ia juga menegaskan, ada tindakan yang akan ditempuh oleh Pemkot Bitung apabila dilakukan pemagaran seperti yang diberitakan oleh salah satu media online, tanggal 5 November 2026.
"Pemberitaan memuat rencana pemagaran dan penutupan Kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja.
Pemerintah Kota Bitung menyayangkan adanya rencana pemagaran terhadap lahan yang di atasnya terdapat bangunan kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja.
Kedua kantor tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Bitung.
Pemerintah Kota Bitung wajib mengamankan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, mencakup pengamanan, administrasi, fisik, dan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
Apabila pemagaran atau tindakan sepihak lainnya dilakukan sehingga menghalangi akses, mengganggu penguasaan dan penggunaan bangunan kantor, atau menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bitung akan menempuh langkah-langkah hukum yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak semua pihak," urainya.
Pemkot mengimbau, agar tidak ada tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, maupun terhentinya pelayanan kepada masyarakat.
"Setiap keberatan atau klaim atas tanah hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum yang sah, bukan melalui tindakan pemaksaan atau tindakan sepihak di lapangan," tegas Budi lagi.
Pemkot Bitung tetap berkomitmen melindungi kepentingan hukum pemerintah daerah sekaligus memastikan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Budi menyatakan, Pemkot Bitung terbuka terhadap penyelesaian persoalan ini melalui komunikasi dan mekanisme hukum yang berlaku, dengan berpedoman pada dokumen yang sah dan hasil pemeriksaan oleh instansi atau lembaga yang berwenang.
"Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas pemberitaan dimaksud. Pemerintah Kota Bitung berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum, menjaga situasi tetap kondusif, serta tidak melakukan tindakan. yang dapat merugikan kepentingan masyarakat," imbuh Kabag Hukum.(fys)
Editor : Franky Sumaraw