MANADOPOST.ID – Kebijakan Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang meminta setiap pemerintah desa menyediakan sejumlah bendera Merah Putih menuai sorotan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulhan Manggabarani, mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar tidak menjadikan semangat peringatan kemerdekaan sebagai beban fiskal baru bagi Pemerintah desa (Pemdes).
Menurut Sulhan, semarak peringatan Hari Kemerdekaan memang merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Namun, kebijakan yang lahir harus tetap berpijak pada realitas kemampuan keuangan desa yang saat ini masih sangat terbatas.
Ia menegaskan, sebagian besar desa di Bolmong belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang memadai. Akibatnya, hampir seluruh program pemerintahan desa bergantung pada alokasi anggaran yang telah disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat.
"Jangan sampai semangat memperingati Hari Kemerdekaan justru menjadi beban baru bagi pemerintah desa. Banyak desa saat ini tidak memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang memadai, sehingga hampir seluruh kegiatan bergantung pada anggaran yang telah ditetapkan sesuai prioritas pembangunan," tegas Sulhan.
Politisi tersebut menilai pemerintah daerah semestinya mengedepankan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi fiskal desa. Menurutnya, anggaran desa seharusnya difokuskan untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, bukan dialihkan pada pengeluaran yang berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi pelayanan masyarakat.
Sorotan itu, lanjut Sulhan, menjadi semakin relevan di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat. Musim kemarau berkepanjangan disebut telah menggerus aktivitas ekonomi warga, terutama para pekerja harian dan tukang yang mengalami penurunan kesempatan kerja.
"Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit akibat musim kemarau berkepanjangan, banyak warga kehilangan mata pencaharian, terutama para tukang dan pekerja harian yang sepi pekerjaan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus hadir meringankan beban masyarakat dan desa, bukan justru menambah beban pengeluaran," ujarnya.
Sebagai solusi, Sulhan mengusulkan agar Pemkab Bolmong cukup menginstruksikan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong, kerja bakti membersihkan lingkungan, memasang bendera Merah Putih yang telah dimiliki warga, serta menghias lingkungan sesuai kemampuan masing-masing desa.
Menurutnya, pendekatan partisipatif jauh lebih mencerminkan esensi kemerdekaan dibanding memaksakan pengeluaran tambahan yang belum tentu mampu dipenuhi seluruh desa.
"Makna kemerdekaan bukan diukur dari banyaknya anggaran yang dikeluarkan, tetapi dari tumbuhnya semangat persatuan, gotong royong, dan kepedulian terhadap kondisi rakyat. Jangan sampai desa dipaksa mengeluarkan biaya di saat kemampuan keuangan mereka sangat terbatas," katanya.
Sulhan berharap Pemkab Bolaang Mongondow segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tetap berlangsung semarak, khidmat, dan inklusif tanpa mengorbankan stabilitas keuangan pemerintah desa.
Menurutnya, keberhasilan peringatan Hari Kemerdekaan tidak semata-mata diukur dari besarnya biaya yang dikeluarkan, melainkan dari kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang berkeadilan, memperkuat solidaritas sosial, serta menjaga keberpihakan kepada masyarakat dan desa yang tengah menghadapi tantangan ekonomi. (ewa)
Editor : Baladewa Setlight