MANADOPOST.ID – Bupati Oskar Manoppo menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (13/1/2026), di Manado.
Kehadiran kepala daerah ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
LHP Kepatuhan Belanja Daerah tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo.
Penyerahan laporan ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan konstitusional BPK dalam memastikan seluruh belanja daerah dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Bombit Agus Mulyo menekankan bahwa setiap rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK wajib ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh kepala daerah.
Ia mengingatkan, kewajiban tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak LHP diterima, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Menurutnya, ketepatan waktu dan keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi menjadi indikator penting komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Oskar Manoppo menyampaikan bahwa LHP BPK merupakan instrumen strategis untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola keuangan daerah ke arah yang lebih baik.
Ia menilai hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi berharga bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur agar pelaksanaan belanja daerah semakin patuh terhadap regulasi, transparan, dan akuntabel.
Oskar menegaskan, Pemkab Boltim berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan bertanggung jawab.
Komitmen itu, menurutnya, merupakan wujud kesungguhan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan penyerahan LHP ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, para bupati dan wali kota, ketua DPRD, inspektur daerah, serta kepala badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah se-Provinsi Sulawesi Utara. (Novianti Kansil)
Editor : Kenjiro Tanos