MANADOPOST.ID – Arah pembangunan Sulawesi Utara untuk tahun 2027 mulai dimatangkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Kamis (9/4).
Di tengah forum strategis itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, menegaskan pentingnya memastikan kebutuhan daerah benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan.
Kehadiran Oskar dalam Musrenbang tersebut tidak sekadar memenuhi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk memperjuangkan program pembangunan Boltim agar selaras dengan kebijakan provinsi hingga nasional.
Forum ini sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan secara terpadu dan berjenjang.
Musrenbang RKPD Sulut 2027 secara resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menegaskan bahwa sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan.
Ia juga mengingatkan agar setiap daerah mampu menyusun program yang tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Oskar Manoppo menyoroti pentingnya penyelarasan program pembangunan agar perencanaan yang disusun tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar bisa dieksekusi secara efektif.
Ia berharap berbagai usulan prioritas dari Boltim dapat terakomodasi dalam RKPD Provinsi Sulut 2027.
“Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan program pembangunan antara daerah dan pemerintah pusat. Saya berharap, berbagai usulan prioritas pembangunan dari Bolaang Mongondow Timur dapat terakomodasi, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Oskar.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Musrenbang ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperkuat posisi Musrenbang sebagai forum utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan.
Dengan berlangsungnya Musrenbang RKPD Sulut 2027 ini, diharapkan seluruh usulan daerah, termasuk dari Boltim, dapat terakomodasi secara proporsional, sehingga pembangunan ke depan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. (Novianti Kansil)
Editor : Kenjiro Tanos