MANADOPOST.ID — Upaya membangun budaya jujur sejak usia sekolah mulai diperkuat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pemerintah Kabupaten Boltim menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar (BPBA) Pendidikan Antikorupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Dalam Negeri.
Komitmen itu ditegaskan langsung Bupati Boltim, Oskar Manoppo, usai mengikuti peluncuran nasional secara daring dari ruang kerjanya, Senin (11/5).
Peluncuran program tersebut menjadi langkah baru pemerintah pusat dalam menanamkan nilai integritas kepada pelajar melalui sistem pendidikan formal. Pendidikan antikorupsi tidak lagi hanya menjadi materi tambahan, tetapi diarahkan menjadi budaya yang hidup di lingkungan sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan sekolah harus menjadi ruang pembentukan karakter yang mampu melahirkan generasi berintegritas.
“Melalui panduan pendidikan antikorupsi, kami berkomitmen menjadikan sekolah sebagai model budaya bersih. Kejujuran tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus menjelma menjadi peradaban utama yang dimulai dari sekolah,” ujar Abdul Mu’ti dalam sambutannya.
Senada dengan itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai pembangunan integritas sejak dini menjadi investasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, keberhasilan pendidikan antikorupsi membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, hingga institusi pendidikan.
“Melalui kolaborasi yang harmonis dan penerapan kompetensi integritas sejak dini, kita sedang memastikan bahwa generasi 2045 adalah generasi yang memegang teguh kejujuran dalam setiap langkahnya,” kata Setyo.
Di Boltim, dukungan terhadap program tersebut dipastikan tidak berhenti pada seremoni peluncuran. Bupati Oskar menegaskan pemerintah daerah siap menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat dengan menyiapkan regulasi turunan agar implementasi pendidikan antikorupsi bisa berjalan efektif di sekolah-sekolah.
Menurut Oskar, hadirnya buku panduan dan bahan ajar itu menjadi langkah konkret untuk memutus rantai perilaku koruptif di masa mendatang. Ia berharap pendidikan karakter berbasis integritas dapat menjadi fondasi penting bagi generasi muda di daerah.
“Pemerintah kabupaten menyambut baik peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar ini. Sesuai instruksi Mendagri, kepala daerah diminta menyiapkan regulasi turunan untuk memastikan implementasi pendidikan antikorupsi berjalan maksimal dengan memanfaatkan bahan ajar yang telah tersedia,” terang Oskar.
Program BPBA Pendidikan Antikorupsi sendiri resmi diluncurkan pada 11 Mei 2026 sebagai bagian dari strategi nasional membangun budaya antikorupsi melalui dunia pendidikan. Pemerintah berharap sinergi antara pusat dan daerah mampu memperkuat pembentukan karakter generasi muda yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. (Novianti Kansil)