MANADOPOST.ID — Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, tetapi juga dari cara setiap rupiah anggaran dikelola.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memperkuat langkah pencegahan korupsi dengan menjalin kerja sama bersama Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Sinergitas Pencegahan Korupsi yang dihadiri Bupati Boltim Oskar Manoppo.
Kolaborasi ini diharapkan memperluas edukasi dan pendampingan antikorupsi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Oskar menilai upaya pencegahan korupsi harus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, hingga pemberian pelayanan publik.
Menurutnya, integritas aparatur menjadi fondasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Saya memandang kegiatan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh bagaimana kita menjalankan kewenangan, mengelola anggaran, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Oskar.
Ia menegaskan, program pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, harus disertai komitmen terhadap integritas.
Pengelolaan keuangan pemerintah, kata dia, bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran pemerintah merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Anggaran yang bersumber dari kepercayaan masyarakat harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan, serta program yang meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Perhatian juga diarahkan pada pengelolaan anggaran di tingkat desa. Oskar mengingatkan seluruh sangadi atau kepala desa di Boltim agar mengutamakan keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
Ia meminta masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilibatkan dalam proses tersebut. Selain itu, administrasi keuangan desa harus dijalankan secara tertib dan jujur untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kemitraan dengan PAKSI Sulut, Pemkab Boltim berharap edukasi mengenai pencegahan korupsi tidak hanya menjangkau jajaran pemerintah kabupaten, tetapi juga semakin kuat di tingkat desa.
Pendampingan dan peningkatan pemahaman mengenai integritas dinilai penting untuk membangun kebiasaan kerja yang mengedepankan transparansi.
Oskar juga mengingatkan agar kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen.
Implementasi melalui program nyata, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta evaluasi berkala diperlukan agar kerja sama memberikan dampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kerja sama ini diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan program yang terukur, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi berkala untuk mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas di lingkungan Pemkab Boltim,” pungkasnya.
Dengan kesepakatan ini, Pemkab Boltim mendorong pencegahan korupsi menjadi komitmen bersama dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk memastikan anggaran publik digunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. (Novianti Kansil)
Editor : Kenjiro Tanos