Realisasi Penyaluran KUR Sulut Masih Minim, Pemda: Perbankan Jangan Persulit Syarat Administrasi

MANADOPOST.ID— Sorotan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven Kandouw terhadap daerah-daerah yang dinilai kurang kooperatif melaporkan data pelaku UMKM langsung direspon positif pihak pemerintah daerah. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Minahasa Selatan (Minsel) DR Meidy Maindoka menuturkan, selama ini pemerintah di masing-masing daerah sudah berusaha keras untuk mendorong peningkatan UMKM. Termasuk memberikan fasilitasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sayangnya, lanjut dia, selama ini yang terjadi di lapangan tidak seindah data-data yang dipaparkan. Dia membeber, beberapa waktu lalu pihaknya pernah memfasilitasi 30 pelaku UMKM di Minsel untuk mendapatkan KUR perbankan. Yakni 20 diajukan melalui BRI, dan 10 diajukan ke Mandiri. Namun sayangnya, semuanya tidak ada yang lolos atau ditolak. "Nah ini yang sulit. Kebanyakan UMKM tidak dapat KUR bukan berarti Dinasnya tidak bekerja. Tapi memang syarat yang diberikan untuk pencairan KUR yang terlalu ribet," kritiknya saat hadiri kegiatan Rakor Peningkatan KUR Sulut 2023, Selasa (11/4).. Sehingga, dia menyarankan, Kementerian Keuangan, OJK, Perbankan dan semua instansi terkait bisa menyederhanakan prosedur penyaluran KUR. "Banyak UMKM yang mau maju dan dapat KUR. Tapi prosesnya yang sulit. Jika lebih disederhanakan maka target penyaluran KUR Sulut pun bisa maksimal, " tukasnya. Sorotan yang sama juga dikatakan kadis Perindagkop dan UMKM Mitra Franky Wowor. Dia mangaku selama ini kurang mendapatkan dukungan pihak perbankan sehingga penyaluran KUR masih minim. "Keinginan kita semua sama. Sama-sama ingin UMKM di daerah maju. Tapi memang persyaratannya yang sulit. Sebagian besar terkendala dengan SLIK. Belum lagi, perbankan juga kurang dukungan. Kami sering mengajukan CSR untuk membantu UMKM ke perbankan hanya ada satu perbankan saja yang mau bantu. Hanya bank Sulut , Bank Himbara tidak," akunya. Namun, dia memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk mendorong peningkatan UMKM di Mitra. Lantas, seperti apa tanggapan OJK terhadap hal ini? Dalam kesempatan yang sama, Kepala OJK Sulutggomalut Winter Marbun memberikan penjelasannya secara rinci. Dia menuturkan, lembaga keuangan termasuk perbankan adalah lembaga yang memiliki risiko keuangan jika tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit termasuk KUR. Sehingga, lanjutnya, sangat penting untuk melihat data-data para debitur sebelum mencairkan. "SLIK itu penting. Itu penerapan manajemen risiko kredit, atau merupakan penilaian terhadap kualitas debitur, " jelasnya. Dia menekankan, Perbankan tidak bisa sembarangan memberikan kredit kepada debitur yang bermasalah. Karena jika bermasalah itu bisa beresiko terhadap kredit macet perbankan yang juga mempengaruhi kinerja perbankan. "Sehingga jalan keluarnya adalah, bagaimana mengedukasi masyarakat agar setiap kali kredit harus bayar sesuai ketentuan, " tegasnya. Penegasan yang sama juga dikatakan Wagub Steven Kandouw. Dia meminta, masyarakat di Sulut jangan hanya suka berhutang tapi tidak mau bayar. "Kalau hutang ya bayar.. Jangan jadi kredit macet. Karena itu mempengaruhi penyaluran kredit perbankan, " kuncinya. Diketahui, realisasi penyaluran KUR Sulut berada di posisi ke -25 se Indonesia dari total 33 provinsi. Sehingga pemerintah meminta penyaluran KUR Sulut harus didorong. (Ayurahmi) Editor : Tanya Rompas