Basri memulai pembahasan dengan menyoroti penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024, yang tercatat hanya 5,03%, angka terendah dalam tiga tahun terakhir. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat karena beberapa faktor utama, seperti pengeluaran kampanye politik, keterlambatan implementasi proyek infrastruktur, serta dampak fenomena El-Nino yang mengganggu sektor pertanian," ungkap Basri.
Menurut Basri, meskipun ada penurunan di beberapa sektor, terdapat sektor-sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif. "Sektor tekstil, kulit, dan kimia mengalami perkembangan yang cukup baik, tetapi sektor minyak dan gas serta peralatan transportasi menunjukkan penurunan. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antar sektor-sektor tersebut," jelasnya.
Basri juga menyoroti beban utang pemerintah yang cukup besar, yang perlu segera ditangani. "Utang pemerintah Indonesia cukup signifikan dan jatuh tempo yang tinggi, sehingga kami perlu menawarkan hasil yang kompetitif kepada investor. Selain itu, defisit fiskal yang dibatasi maksimal 3% dari PDB menjadi perhatian utama," tegasnya.
Di tengah tantangan ekonomi, Indonesia juga menghadapi komitmen besar dalam isu perubahan iklim. "Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 43,2% pada 2030 dan mencapai net-zero emissions pada 2060. Untuk mencapai ini, investasi yang sangat besar dibutuhkan, namun kesenjangan pembiayaan terus melebar," ujar Basri.
Basri juga menyoroti dampak penarikan AS dari Perjanjian Iklim Paris terhadap pembiayaan iklim global. "Kami harus mencari solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang mendesak ini. Tanpa pembiayaan yang memadai, target perubahan iklim Indonesia bisa terancam," jelasnya.
Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah Indonesia memprioritaskan beberapa sektor. "Sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) akan menjadi fokus utama. Ini tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kebutuhan sosial dan lingkungan," ujar Basri.
Dalam presentasinya M. Chatib Basri juga mengidentifikasi berbagai sumber pembiayaan untuk mendukung ekonomi hijau. "Selain pengeluaran pemerintah dan pajak karbon, sektor swasta serta dana multilateral diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kesenjangan pembiayaan yang ada," tutup Basri.
Acara ini memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan Indonesia tetap berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan sambil memenuhi target-target lingkungan yang telah ditetapkan.(ame)
Editor : Amelia Beatrix