MANADOPOST.ID — Kurang dari dua bulan menuju akhir tahun, pemerintah daerah di Sulawesi Utara, baik provinsi maupun 15 kabupaten/kota didorong mempercepat penyerapan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pasalnya, hingga pekan kedua November 2025, rata-rata serapan belanja pemerintah masih berada di bawah 70 persen.
Di Kota Manado, misalnya, realisasi belanja baru mencapai sekitar 53 persen dari total anggaran.
Sekretaris Kota Manado Steaven Dandel mengakui capaian tersebut masih jauh dari ideal. Ia menyebutkan, sejumlah kendala teknis turut menghambat proses realisasi, salah satunya gangguan sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang sempat menunda proses input data.
“Satu minggu ini SIPD bermasalah, jadi jam kerja kami ubah ke malam hari agar input bisa jalan. Selain itu, belanja modal harus mengikuti progres fisik di lapangan. Tak mungkin dibayar kalau belum sesuai fisik,” jelas Dandel.
Ia menambahkan, beberapa proyek strategis yang memerlukan audit inspektorat juga membuat pembayaran termin harus menunggu hasil pemeriksaan.
Meski demikian, Pemkot Manado optimistis realisasi anggaran dapat mencapai 85–90 persen pada akhir Desember mendatang.
Sementara di Kota Tomohon, realisasi belanja daerah hingga 7 November 2025 baru mencapai 60,28 persen dari total pagu APBD sebesar Rp668,89 miliar. Angka tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPD Tomohon Christofel Manangka mengatakan capaian itu akan terus meningkat seiring percepatan penyelesaian kegiatan fisik di lapangan.
“Kami terus dorong satuan kerja mempercepat realisasi, terutama proyek-proyek fisik yang kini dalam tahap penyelesaian,” ujarnya.
Adapun di Kabupaten Minahasa Selatan, data BPKAD menunjukkan serapan belanja baru mencapai 68,11 persen dari total pagu Rp1,03 triliun per 7 November 2025.
Di sisi lain, realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 80,03 persen dari target Rp1,02 triliun. Meski lebih baik dibanding beberapa daerah lain, laju penyerapan belanja di Minsel dinilai belum cukup cepat untuk mengimbangi sisa waktu yang tinggal dua bulan.
Ekonom Sulut Dr. Robert Winerungan menilai lambatnya realisasi anggaran menjadi perhatian serius. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menumpuk penyerapan di akhir tahun, karena berisiko menurunkan kualitas belanja dan efektivitas program pembangunan.
“Jika belanja pemerintah tersendat, berarti roda ekonomi daerah ikut tertahan. Padahal, APBD sejatinya menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di daerah,” tegasnya.
Winerungan menambahkan, dengan waktu yang tersisa kurang dari dua bulan, seluruh kepala daerah diminta tancap gas mempercepat realisasi anggaran, memperkuat koordinasi antar-SKPD, dan memastikan proyek-proyek prioritas dapat tuntas sebelum akhir tahun anggaran.
Editor : Ayurahmi Rais