MANADOPOST.ID — Upaya Indonesia mempercepat transformasi sistem beras rendah emisi kembali ditegaskan melalui rangkaian komitmen multipihak dalam ajang International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025. Forum ini memperkuat kerja bersama lintas sektor untuk menekan emisi dari produksi padi konvensional, yang selama ini menyumbang 10–12% emisi metana global.
Dengan konsumsi beras mencapai sekitar 185 kg per kapita per tahun, tekanan terhadap produksi pangan nasional semakin meningkat. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan kini mendorong sistem produksi padi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Kabupaten Ngawi menjadi salah satu motor penggerak transformasi pertanian rendah emisi dengan deklarasi komitmen multipihak yang dipimpin langsung oleh Bupati Ngawi H. Ony Anwar Harsono, S.T., M.H.. Komitmen yang sama turut disampaikan Kabupaten Madiun, Boyolali, Sragen, dan Klaten.
Menurut Ony, praktik beras berkelanjutan telah memberikan hasil signifikan:
-
kebutuhan input kimia menurun,
-
Nilai Tukar Petani stabil di angka 125–130,
-
indeks pertanaman naik dari 1,88 menjadi 2,88,
-
dan Ngawi mempertahankan produktivitas padi tertinggi nasional selama tiga tahun berturut-turut.
PLN Dorong Modernisasi Hilir Padi
Dalam forum tersebut, PLN mengumumkan dukungan terhadap modernisasi penggilingan padi melalui solusi energi bersih. PLN juga menyerahkan mesin dinamo senilai Rp200 juta untuk penggilingan padi kecil sebagai langkah percepatan migrasi dari diesel ke listrik.
Selain itu, PLN dan PERPADI menandatangani MoU untuk memperkuat modernisasi penggilingan berbasis listrik, sekaligus menurunkan emisi di sektor pascapanen.
Arah Kebijakan Nasional: Pertanian Rendah Emisi sebagai Pilar Indonesia Emas 2045
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., menegaskan bahwa transformasi sistem beras merupakan bagian penting agenda pembangunan nasional, mencakup revitalisasi pangan lokal, penguatan cadangan beras, hingga modernisasi pascapanen.
“Transformasi ini bukan hanya agenda pertanian, tetapi juga kesehatan, iklim, ketahanan ekonomi, dan keadilan sosial,” ujarnya. Praktik lapangan diharapkan masuk ke kebijakan nasional untuk mewujudkan sistem pangan yang lebih tangguh.
Capaian 24.304 Hektare Lahan Beras Berkelanjutan
Hingga 2025, implementasi praktik pertanian rendah emisi telah diterapkan di 24.304 hektare lahan di lima kabupaten utama. Pengurangan pupuk kimia, efisiensi air, dan perbaikan teknik budidaya mulai memperlihatkan dampak nyata.
Preferred by Nature, lembaga pendamping Low Carbon Rice Project, menilai kolaborasi multipihak ini sebagai fondasi penting percepatan transformasi.
“Komitmen hari ini menunjukkan keberanian pemangku kepentingan untuk mengambil langkah nyata menuju sistem beras yang lebih bertanggung jawab,” ujar Peter Feilberg, Direktur Eksekutif Preferred by Nature.
ISRF 2025 menjadi momentum penting bahwa arah pembangunan sistem pangan Indonesia semakin terstruktur dan inklusif. Sinergi kebijakan, teknologi, dan kemitraan multipihak diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan jangka panjang sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.(ame)
Editor : Amelia Beatrix