MANADOPOST.ID- Kelapa tetap menjadi komoditas utama perkebunan di Sulawesi Utara (Sulut). Namun, meski kebutuhan industri tinggi dan pasar ekspor terbuka, terutama ke China, produksi kelapa di daerah ini masih belum mampu memenuhi permintaan.
Hal ini menjadi fokus dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pengembangan Industri Pengolahan Produk Turunan Kelapa dan Peluang Ekspor Berbasis KUR”, yang digelar oleh Manado Post bekerja sama dengan BRI Region 16 Manado pada Selasa, 3 Februari 2026.
Diskusi ini menghadirkan narasumber dari pemerintah, perbankan, industri, peneliti, hingga perwakilan Indonesia di luar negeri.
FGD berjalan hangat dan interaktif. Pemerintah, pelaku perbankan, dan pengusaha saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan produksi kelapa sekaligus memperkuat peluang ekspor.
Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perkebunan Sulut, Selfie Paat, memaparkan luas perkebunan di Sulut mencapai 403 ribu hektare, di mana kelapa menempati porsi terbesar sekitar 264 ribu hektare.
Dari luasan tersebut, produksi kelapa rakyat tercatat sekitar 267 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan industri pengolahan kelapa di Sulut mencapai 2,5 juta ton per tahun.
“Rendahnya produksi dipengaruhi alih fungsi lahan, dominasi tanaman kelapa tua, dan keterbatasan pemahaman petani terhadap teknik budidaya. Benih yang digunakan harus tersertifikasi dan memenuhi standar. Kami sudah mengajukan tambahan benih ke kementerian untuk mendukung program peremajaan kelapa,” jelas Selfie.
Ia menekankan pentingnya kemitraan antara industri dan petani agar produksi meningkat dan petani semakin berdaya.
Senada, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai DJBC Sulbagtara, Adeltus Lolok, juga mengakui kelapa masih menjadi komoditas ekspor terbesar Sulut. “Sayangnya kebutuhan bahan baku industri belum terpenuhi. PT Cargill saja membutuhkan sekitar 260 ribu ton per tahun,” ujarnya.
Sebagai lembaga negara, Bea Cukai mendukung penguatan industri melalui fasilitas kawasan berikat, berupa pembebasan pajak dan bea masuk bagi perusahaan berorientasi ekspor, serta membuka direct call pelayaran langsung Sulut-China untuk memperlancar ekspor. “Kami memberikan kemudahan kepada pelaku industri dalam melakukan ekspor,” katanya.
Terpisah, Sari Widita, selaku Counsellor Ekonomi KBRI Beijing, menjelaskan impor kelapa China dari Indonesia terus meningkat. Sepanjang 2025, Provinsi Hainan mencatat impor 516 ribu ton kelapa dari Indonesia, sekitar 87 persen dari total impor kelapa.
“China mulai mengimpor kelapa segar Indonesia sejak November 2024, setelah mendapatkan izin dari General Administration of Customs China (GACC). Produk turunan seperti santan beku, VCO, dan arang pun berpeluang masuk pasar China, meski tetap bergantung pada regulasi pangan dan kepabeanan,” katanya melalui sambungan via zoom.
Meski peluang terbuka, ia tetap mengingatkan risiko penolakan ekspor tetap ada, misalnya kontaminasi tanah atau hama, label dan kemasan yang tidak sesuai standar China, penggunaan kemasan kayu yang tidak memenuhi ISPM-15, dan dokumen yang tidak lengkap.
“Proses kemasan juga harus diperhatikan. Mungkin disinilah peran perbankan sebagai pembiayaan bisa masuk untuk memberikan permodalan bagi pelaku usaha berorientasi ekspor,” sarannya.
Sementara itu, untuk menjawab tantangan produksi, pemerintah mendorong dukungan pembiayaan. Dedi Aminita dari Kementerian Pertanian menyampaikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sub sektor perkebunan telah dimanfaatkan untuk berbagai komoditas, termasuk kelapa. KUR diarahkan untuk meningkatkan usaha budi daya petani, dengan plafon mulai Rp25 juta hingga Rp500 juta dan suku bunga 3 persen.
Sulut, sebagai sentra kelapa terbesar kedua nasional, memiliki peluang besar meski pengelolaan kelapa membutuhkan modal tidak sedikit.
Program pengembangan kelapa periode 2025–2027 fokus pada peremajaan dan perluasan lahan. Khusus Sulawesi Utara, direncanakan pengembangan kelapa seluas 20 ribu hektare sebagai bagian dari upaya hilirisasi dan pemenuhan bahan baku industri.
Menanggapi hal ini, Pimpinan Cabang BRI Manado, David Sihombing, menjelaskan perubahan skema Permenko Nomor 1 Tahun 2026 terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Menurutnya, untuk sektor perdagangan non-ekspor, debitur hanya bisa mengakses KUR Mikro maksimal dua kali.
Bagi debitur yang sudah menerima KUR Mikro sebelum peraturan baru, ketentuannya sebagai berikut: jika baru sekali menerima, masih bisa mengajukan KUR Mikro kembali (dihitung sebagai akad kedua), tetapi jika sudah dua kali menerima, tidak dapat mengajukan lagi.
Sementara itu, sektor perdagangan berorientasi ekspor tidak dibatasi dalam pengajuan KUR Mikro. David menegaskan, sebagai badan usaha milik negara, BRI selalu mendorong pembiayaan untuk pelaku usaha.
Pada 2025, BRI menjadi bank Himbara terbesar dalam menyalurkan KUR, dengan total penyaluran mencapai Rp178 triliun. Ia menambahkan, “Intinya, kami siap menyalurkan KUR selama jenis usaha jelas dan memenuhi syarat yang berlaku.”
Dr. Patrik Pasang, Ketua Tim Kerja Layanan Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil Badan Penelitian Kelapa Sulut, menyoroti rendahnya pemanfaatan hasil penelitian oleh pelaku lokal.
Ia menjelaskan, banyak teknologi justru dimanfaatkan pihak luar daerah. Dominasi tanaman kelapa tua menjadi masalah utama yang menurunkan produktivitas. Untuk peremajaan, dibutuhkan sekitar 37 juta bibit kelapa.
“Selain peningkatan produksi, produk turunan seperti biotekstil dari sabut kelapa memiliki peluang besar untuk industri pertambangan dan sektor lainnya,” katanya.
Diketahui, FGD ini juga dihadiri Kepala Bidang IKM Disperindag Sulut, Leonard Liwoso, Utusan Khusus Gubernur Sulut, Ivantry Matu, akademisi Prof. Robert Molenaar, Ketua Go Ekspor Sulut Alan Pallar, serta perwakilan petani, UMKM, dan akademisi. Kegiatan berlangsung secara daring dan luring, dipandu Pemimpin Redaksi Manado Post, Tommy Waworudeng, dengan suasana penuh diskusi yang hangat, kolaboratif, dan produktif.
Editor : Ayurahmi Rais