Pakar ekonomi dari Universitas Negeri Manado (Unima), Dr. Robert R. Winerungan, menegaskan kebijakan tersebut relevan dengan kondisi saat ini.
“Jujur kan Amerika masih boleh dikata (cadangan migas) memang sudah agak menurun, tapi paling tidak masih didominasi, ekonomi masih didominasi oleh Amerika. Termasuk sumber daya alam, sumber daya semuanya masih ada di sana. China oke, tapi tetap kita masih banyak mengandalkan Amerika sekarang ini. Jadi tepat lah kalau Presiden Prabowo menjalin agreement ya,” ujar Robert dalam diskusi bertema Swasembada Energi di Era Prabowo, Sekadar Wacana atau Sudah Terencana di Manado, Rabu (4/3/2026).
Ia menjelaskan, Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak dunia. Penutupan jalur tersebut berisiko memicu lonjakan harga minyak global dan biaya logistik yang lebih mahal bagi negara-negara importir, termasuk Indonesia.
“Selat Hormuz memang jalur utama perdagangan minyak dunia. Memang ada jalur alternatif lain, tetapi jaraknya lebih panjang sehingga biaya logistik menjadi lebih mahal. Kalau jalur itu tertutup dalam waktu yang cukup lama, tentu harga minyak dunia bisa naik cukup drastis,” katanya.
Sementara itu, pakar energi Unima Reynaldo J. Saliki menyebut pengalihan impor ke Amerika Serikat memberi manfaat strategis dalam jangka panjang melalui diversifikasi pasokan.
“Ada diversifikasi sumber, sehingga kita tidak hanya bergantung pada satu wilayah saja,” ungkap Reynaldo.
Menurutnya, dalam situasi konflik geopolitik, fluktuasi harga minyak, transisi energi, dan ketergantungan impor, program swasembada energi justru semakin mendesak untuk direalisasikan.
“Dalam situasi konflik geopolitik seperti sekarang, harga minyak tidak stabil, ada transisi energi, dan juga ketergantungan impor, program swasembada energi justru menjadi semakin penting,” katanya.
Pendapat senada disampaikan pakar kebijakan publik Anggela A. Adam, Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (Unsrit). Ia menilai strategi Presiden Prabowo Subianto mengalihkan impor ke Amerika Serikat merupakan langkah tepat, apalagi dibandingkan pola lama ketergantungan pada Singapura.
“Ini strategi yang tepat dari Pak Prabowo. Karena sempat tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kita itu, saya sampaikan rugi besar karena kita mengandalkan Singapura. Bertahun-tahun ke Singapura. Padahal Singapura itu bukan ada sumber daya alamnya, bukan ada minyaknya. Mereka juga impor ke negara lain dan mereka up harganya dari industri. Nah itu sebenarnya jauh lebih rugi biayanya daripada kita ke Amerika Serikat,” papar Anggela.
Ia menegaskan, swasembada energi bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari agenda prioritas dalam Asta Cita yang dijalankan pemerintahan saat ini.
"Nah, jadi sekali lagi swasembada energi itu bukan lagi wacana ya, karena sudah terencana. Hanya memang implementasinya yang harus ada pemetaan, harus bertahap. Ndak bisa kita kelihatan mungkin dalam angka 5 tahun belum 100%. Kita harus punya visi jangka panjang untuk mencapainya. Tapi kalau untuk satu dua tahun ini dari tahun lalu dan saya lihat tahun ini itu sudah jadi program prioritas,” tegasnya.
Menurut Anggela, dorongan swasembada energi sangat relevan dengan situasi global yang tidak menentu dan telah menjadi bagian dari delapan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo.
“Iya, swasembada energi adalah salah satu dari delapan Asta Cita Pak Prabowo,” pungkasnya.(gnr)
Editor : Grand Regar