MANADOPOST.ID- Upaya menjaga stabilitas harga, mempercepat digitalisasi transaksi daerah, serta memperluas akses keuangan masyarakat menjadi fokus dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Minahasa Utara, Selasa (10/3).
Kegiatan yang digelar Pemkab Minut bersama Bank Indonesia itu dipimpin Sekretaris Daerah Minahasa Utara Novly G. Wowiling, dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Renold Asri, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert H.P. Sianipar, serta anggota TPID, TP2DD, dan TPAKD.
Dalam sambutannya, Wowiling menekankan pentingnya koordinasi dan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Ia menuturkan, TPID memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga melalui pemantauan perkembangan harga, menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi kepada masyarakat.
Di sisi lain, TP2DD berperan mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan masyarakat guna memperkuat transparansi serta tata kelola keuangan daerah, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif.
Lebih lanjut, struktur ekonomi daerah juga diperkuat melalui peran TPAKD dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk pembiayaan bagi pelaku UMKM, sektor pertanian, dan sektor ekonomi produktif lainnya.
Pada sesi paparan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Renold Asri menyampaikan bahwa pada 2026 Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan sinergi pusat-daerah yang lebih terintegrasi.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Minahasa Utara dinilai perlu meningkatkan produktivitas melalui penguatan kelembagaan petani serta penguatan peran BUMD dalam rantai pasok pangan, antara lain melalui kerja sama dengan Koperasi Wale Tani Mapalus dan petani unggulan lainnya guna memperkuat ketersediaan komoditas pangan strategis di daerah.
Dari sisi digitalisasi, pemerintah daerah juga didorong meningkatkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan membuka kanal pembayaran nontunai melalui penggunaan uang elektronik reader, bekerja sama dengan bank RKUD maupun bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pemungutan berbagai jenis retribusi daerah.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert H.P. Sianipar menyampaikan bahwa penyaluran kredit di Kabupaten Minahasa Utara belum sepenuhnya mencerminkan struktur ekonomi daerah.
Baca Juga: Safari Ramadan, Gubernur Sulut Buka Puasa Bersama di Kotamobagu
Ia menjelaskan bahwa meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pembiayaan masih lebih banyak disalurkan ke sektor lain seperti perdagangan dan sektor nonproduktif.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sektor ekonomi unggulan daerah dengan dukungan intermediasi keuangan yang tersedia.
Selain itu, preferensi penyaluran kredit oleh lembaga jasa keuangan juga dipengaruhi karakteristik risiko usaha, di mana sektor dengan risiko lebih rendah dan arus kas lebih stabil cenderung lebih mudah memperoleh pembiayaan dibandingkan sektor pertanian yang rentan terhadap faktor musim, ketidakpastian produksi, dan fluktuasi harga komoditas.
Karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan ekosistem usaha serta peningkatan literasi keuangan agar pelaku usaha menjadi lebih bankable dan menarik bagi lembaga pembiayaan.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama, penandatanganan perjanjian kerja sama antar daerah komoditas beras antara Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, penyerahan simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM, serta penyerahan program literasi keuangan dan Simpanan Pelajar (SimPel). (*)
Editor : Ayurahmi Rais