MANADOPOST.ID — Upaya menjaga stabilitas harga pangan di kawasan Indonesia Timur kian diperkuat melalui kerja sama antardaerah antara Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Kolaborasi ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menekan potensi gejolak inflasi yang masih dipicu oleh ketidakstabilan pasokan komoditas pangan tertentu.
Dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar bersama Bank Indonesia, Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk, menegaskan, persoalan inflasi tidak lagi bisa ditangani secara sektoral. Ketergantungan antarwilayah dalam rantai pasok membuat sinergi lintas daerah menjadi kunci utama.
“Tekanan inflasi saat ini lebih banyak bersumber dari sisi pasokan. Karena itu, memperpendek rantai distribusi dan memastikan ketersediaan barang menjadi langkah yang tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Kerja sama dengan Kabupaten Bone Bolango difokuskan pada penyediaan komoditas strategis seperti beras, cabai rawit, dan tomat, yang selama ini kerap menjadi penyumbang inflasi di Sulawesi Utara. Sementara Tomohon berperan sebagai pemasok sayuran hortikultura.
Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, mengungkapkan bahwa daerahnya tengah mendorong model produksi berbasis kawasan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Salah satu program utama adalah optimalisasi lahan pekarangan masyarakat untuk budidaya cabai, komoditas yang sering mengalami lonjakan harga. “Kami ingin membangun sentra produksi yang tidak hanya menjaga pasokan, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia menilai bahwa inflasi di Sulawesi Utara relatif terkendali, namun masih rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menyebut bahwa pendekatan ke depan akan lebih terintegrasi melalui transformasi program nasional pengendalian inflasi.
“Tahun ini, fokus tidak hanya pada stabilisasi harga, tetapi juga penguatan ketahanan pangan melalui sinergi yang lebih konkret antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Transformasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menandai pergeseran strategi dari respons jangka pendek menuju penguatan struktur produksi dan distribusi pangan.
Di tingkat daerah, langkah konkret yang akan didorong antara lain intensifikasi operasi pasar, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan produktivitas melalui program berbasis komunitas.
Kesepakatan kerja sama yang ditandatangani dalam forum ini diharapkan tidak berhenti pada komitmen administratif. Tantangan utama ke depan terletak pada implementasi di lapangan, terutama dalam menjaga kesinambungan pasokan dan efisiensi distribusi antarwilayah.
Jika berjalan efektif, model kerja sama ini berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengendalikan inflasi berbasis kolaborasi produksi, bukan sekadar intervensi harga. (ayu)
Editor : Ayurahmi Rais