MANADOPOST.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi peringatan keras kepada pemerintah daerah yang menghambat investasi. Ia menyatakan siap memangkas Transfer ke Daerah (TKD) hingga anggaran kementerian jika terbukti menghalangi masuknya investor.
Ancaman itu disampaikan Purbaya usai memperkenalkan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5).
Satgas ini dibentuk sebagai tim debottlenecking untuk mengurai berbagai hambatan investasi yang kerap dikeluhkan pelaku usaha, terutama investor asing.
Purbaya menyebut investor asing masih meragukan efektivitas penanganan keluhan investasi di Indonesia. Padahal, kata dia, Satgas P3-MPPE merupakan tim lintas kementerian yang memiliki kewenangan mempercepat penyelesaian masalah.
“Kita punya debottlenecking task force yang bisa memecahkan problem mereka dengan cepat dan murah, karena enggak dibayar saya,” tegasnya.
Ia menegaskan Kemenkeu memiliki instrumen fiskal untuk mendorong kementerian lain lebih responsif terhadap investasi.
“Ada kementerian-kementerian lain yang kadang-kadang lambat. Ya saya bisa kasih anggaran, atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot,” tegasnya.
Sanksi serupa juga berlaku bagi pemda. Menurut Purbaya, daerah wajib menerapkan kebijakan pro investasi dan pro pertumbuhan. Jika membandel, pemerintah pusat akan memberi peringatan melalui Mensesneg atau Mendagri. “Kalau masih ngotot juga bisa kita potong juga TKD-nya,” katanya.
Satgas debottlenecking sekaligus menjadi kanal pengaduan bagi investor asing yang selama ini kesulitan mengurus perizinan. Purbaya menilai proses birokrasi yang melibatkan banyak kementerian dan pemda masih menjadi keluhan utama.
Dengan langkah ini, ia berharap iklim investasi membaik dan target pertumbuhan ekonomi tercapai.
Editor : Ayurahmi Rais