MANADOPOST.ID -Kini Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara di triwulan 1 tahun 2026 turun dibawah rata-rata nasional. Kini di angka 5,54 persen, sementara itu, PE Nasional tercatat sebesar 5,61 persen.
Ini menjadi lampu kuning untuk Pemprov Sulawesi Utara. Pasalnya PE bumi nyiur melambai selama sedekade terakhir, sangat progresif, yang selalu angkanya di atas rata-rata Nasional.
Maka salah satu langkah konkret dan lantang yang harus diambil Pemprov Sulut, adalah memanfaatkan dan membangun hubungan intens dengan Kementerian dan Lembaga (KL).
Sebab di tengah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dipotong
pemerintah pusat karena efisiensi. Disisi lain anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian dan Lembaga justru sangat besar.
Untuk itu, Pemprov Sulawesi Utara dinilai harus lebih agresif melakukan lobi ke pemerintah pusat, untuk mengamankan proyek-proyek APBN agar diarahkan ke Sulut.
Hal ini tersirat jelas saat Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Manado Post bertemakan 'Lampu Kuning Ekonomi Sulut: Membedah Penyebab Pertumbuhan Ekonomi Sulut Triwulan I 2026 Turun di Bawah Nasional dan Merumuskan Solusinya', Senin (11/5).
Dari lt5 Grha Pena Manado Post, turut serta berbagai peserta. Yang menjabarkan salah satunya adalah pemangkasan dana transfer ke daerah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Pemprov Sulut. Maka didorong untuk lebih aktif menyusun proposal serta melakukan pendekatan intensif ke berbagai kementerian dan lembaga di Jakarta.
Halnya disampaikan Ekonom Sulut Dr Vecky Masinambow. Dirinya menyampaikan bahwa Sulawesi Utara sebenarnya dalam posisi yang baik. "Malah lebih dari cukup. Sesuai prediksi masih dalam jalur. Hanya memang nasional saat ini masih lebih tinggi pertumbuhan ekonomi," terangnya.
"Tapi ada kebanggaan di sektoral. Pertumbuhan industri kita meyakinkan. Ini yang perlu ditonjolkan. Menarik juga bahwa sektor keuangan kita meningkat tajam, 11 persen. Ini merupakan sesuatu yang memberikan harapan kebaikan, sebagai aktifitas pengembangan sektor lain," tambahnya.
Namun dirinya menegaskan bahwa bahwa hilirisasi dan pariwisata tetap harus dikembangkan. Terlebih menurutnya Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, harus mampu mengkomunikasikan terhadap KL, bisa menggelontorkan dananya di Sulut.
"Tugas pemerintah bagaimana mengkonsolidasikan ke pemerintah daerah secara keseluruhan. Gubernur juga punya hak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengkomunikasikan, supaya belanja KL, perlu ada penguatan dan kerjasama sesama pemerintah," tegasnya lagi.
Seperti juga jadi rekomendasi Bank Indonesia Perwakilan Sulut. Disampaikan langsung Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Reynold Asri yang hadir di FGD tersebut.
Namun sebelumnya dirinya menegaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Sulut Q1 2026 berada dibawah nasional, bukan karena pelemahan menyeluruh. "Melainkan adanya perbedaan kinerja antar komponen. Sulut menunjukkan sektor produksi riil unggul, sementara sektor yang bergantung stimulus fiskal tertinggal," katanya.
Menurutnya bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Sulut 2026 masih dapat lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, yang ada di angka 5,66 persen, namun diperlukan akselerasi dan langkah bersama untuk mencapai target yang ada.
Untuk itu, dirinya memberikan beberapa rekomendasi untuk agenda akselerasi pertumbuhan Sulut tahun 2026. Salah satunya menguatkan sinergi pusat dan daerah untuk transmisi program trategis. "Percepat implementasi program prioritas nasional di daerah melalui koordinasi KL dan Pemda yang lebih intensif," terangnya.
Juga Peningkatan Kualitas Investasi. "Arahkan investasi ke area nilai tambah tinggi dengan disertai insentif pemerintah, baik KEK dan Kawasan Berikat, optimalisasi KPBU, investasi BUMN atau BUMD dan peran aktif Pemprov melalui RIRU Sulut," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Tim Khusus Gubernur Sulut Ivanry Matu menyampaikan bahwa langkah konkret kedepan adalah memanfaatkan bantuan APBN yang dananya besar. "Uangnya ada. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mengakses itu," katanya.
Dirinya menegaskan untuk inilah tujuan Tim Khusus Gubernur Sulut dibentuk. "Kami dibentuk untuk percepatan, untuk membantu mempercepat akselerasi itu. Itu perintah pak Gubernur kepada kami. Bahwa kita buka atasan OPD atau memerintah dinas, tapi posisi kami adalah bagaimana mengakses dan mempercepat, suapay yang selama ini terkendala dimana, supaya membuka akses tersebut" tegasnya.
"Kami sering berkoordinasi dengan pihak kementerian. Kebetulan pak Gubernur kita ini punya akses yang luar biasa di Kementerian. Ketika kami datang bertemu dengan pejabat terkait, itu pintu dibuka lebar-lebar," tambahnya.
Bahkan paling tidak, kata Matu, langkah konkret kedepan adalah bagaimana memanfaatkan bantuan-bantuan APBD. "Yang dananya begitu besar. Sudah dijelaskan bagaimana dananya kita (APBD) di potong, sekarang paling banyak di Kementerian. Dan duitnya ada. tinggal bagaimana kemampuan kita untuk mengakses itu," tegasnya.
Diketahui dalam FGD Manado Post tersebut, dimoderatori oleh Direktur Tommy Waworundeng, dengan menghadirkan banyak narasumber. Yakni Kepala BPS Sukut Dr Watekhi, Kepala Biro Ekonomi Pemprov Sulut Reza Dotulung, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lucky Mangkey, Robert Najoan dari DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sulut, Dekan FEB Unsrat Dr Victor Lengkong, Ekonom Dr Oldy Rotinsulut, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Utara Prof Joy Elly Tulung dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Dr Elvira Katuuk.(*)
Editor : Ayurahmi Rais