MANADOPOST.ID — Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar tidak memandang investasi sebatas capaian angka statistik. Menurut dia, investasi harus memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan kerja baru.
Penegasan itu disampaikan Victor saat hadir dalam kegiatan Dedicated Team Meeting (DTM) 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Kamis (21/5).
Dalam forum tersebut, Victor mengungkapkan realisasi investasi Sulut pada Triwulan I 2026 baru mencapai Rp2,13 triliun atau sekitar 18 persen dari target tahunan sebesar Rp12,13 triliun.
Artinya, masih ada sekitar Rp10 triliun investasi yang harus dikejar hingga akhir tahun agar target bisa tercapai. Capaian ini juga lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sudah berada di kisaran 33 persen.
“Ini harus menjadi wake up call bagi semua. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas birokrasi sementara peluang investasi terus bergerak,” ujar Victor.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan laporan administratif, tetapi harus mampu menghadirkan percepatan investasi yang nyata di lapangan.
“Investasi bukan sekadar angka pertumbuhan. Yang dibutuhkan adalah keberanian melakukan reformasi birokrasi dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menegaskan komitmen BI dalam mendorong peningkatan investasi di Sulut melalui pendampingan proyek, penguatan promosi investasi hingga fasilitasi pertemuan dengan calon investor.
Dalam paparannya, BI Sulut saat ini fokus memperkuat sejumlah proyek strategis di berbagai daerah. Di antaranya pengembangan Kawasan Industri Perikanan di Sangihe, Danau Linow di Tomohon, Pulau Likri di Minahasa, KEK Likupang di Minahasa Utara, KEK Bitung, hingga proyek sarana-prasarana hemodialisa di Kotamobagu.
Selain itu, BI juga melakukan pendampingan investasi untuk proyek Buy The Service (BTS) angkutan umum massal di Manado serta proyek Refuse Derived Fuel (RDF) di Bolaang Mongondow. Pendampingan dilakukan melalui penyusunan proposal investasi, pre-feasibility study, hingga mempertemukan pemerintah daerah dengan investor potensial dari dalam maupun luar negeri.
“Bank Indonesia tidak hanya bicara promosi, tetapi juga memastikan proyek investasi daerah benar-benar siap ditawarkan kepada investor,” katanya.
Diketahui, berdasarkan data yang dipaparkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi realisasi investasi Sulut dengan porsi 72 persen. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) berada di angka 28 persen. Dari investasi yang masuk tersebut, tercatat mampu menyerap sekitar 5.070 tenaga kerja.
Kota Manado masih menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar mencapai Rp989 miliar atau sekitar 46 persen dari total capaian provinsi. Posisi berikutnya ditempati Minahasa Utara dengan Rp779 miliar atau 36 persen.
Sebaliknya, sejumlah daerah lain seperti Kotamobagu, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bitung hingga Tomohon masih mencatat realisasi investasi yang relatif rendah.
Untuk mengejar target investasi tahun ini, Pemprov Sulut menyiapkan tiga langkah utama. Masing-masing pengawasan ketat terhadap proyek strategis, percepatan penyelesaian hambatan regulasi atau debottlenecking, serta diversifikasi sektor investasi.
.
Editor : Ayurahmi Rais